Tegas di Hadapan Kepala Daerah Papua, Prabowo: Tak Mampu Kerja untuk Rakyat, Copot!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Tanah Papua, dalam arahan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Prabowo menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat daerah yang dinilai gagal bekerja untuk kepentingan rakyat dan pembangunan.

Di hadapan para gubernur dan 42 bupati se-Papua, Prabowo menekankan bahwa setiap kepala daerah memikul tanggung jawab penuh menjalankan mandat rakyat. Pemerintah pusat, kata dia, akan terus bergerak melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum.

“Karena itu pemerintah pusat bekerja keras, kita terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum, mengusut segala penyelewengan,” kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan, sanksi tegas akan diberikan tanpa pandang bulu kepada pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya, terlebih jika terbukti melanggar hukum.

“Dan kita tak akan ragu-ragu mencopot, memecat, pejabat yang tidak mampu, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih partai mana, asal usul, ras mana, suku mana,” tegasnya.

Baca Juga

Muzani Sampaikan Respons Menohok Prabowo Subianto Ketika Diminta 2 Periode

Prabowo menambahkan, loyalitas kepada rakyat merupakan syarat mutlak bagi setiap pejabat publik. Mereka yang tidak sanggup menjalankan amanah diminta untuk legawa menyingkir.

“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti,” tutup Prabowo.

Arahan tegas tersebut disampaikan dalam pertemuan khusus Presiden dengan seluruh kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Forum ini turut melibatkan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, jajaran kementerian dan lembaga, serta para pemimpin daerah di Bumi Cenderawasih.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua, Ribka Haluk, menyebut pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan arahan langsung terkait percepatan pembangunan Papua.

“Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga Kementerian K/L dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se-Papua,” ujar Ribka di Kompleks Istana Kepresidenan. (agr/muu)