Prabowo Peringatkan Negara Tak Boleh Tunduk pada Korporasi: Bencana Jadi Alarm Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi dalam mengelola sumber daya alam.

Penegasan keras itu disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dengan merujuk langsung pada rangkaian bencana alam yang melanda Sumatera.

Menurut Prabowo, bencana tersebut menjadi peringatan serius atas lemahnya disiplin pengelolaan sumber daya nasional. Ia menyoroti masih maraknya praktik ilegal yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara dan memperparah kerusakan lingkungan.

“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo, dikutip Selasa (16/12/2025).

Presiden menekankan bahwa pembalakan liar, pertambangan ilegal, hingga penyelundupan tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan rakyat.

Karena itu, ia meminta penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, termasuk terhadap aparat yang terlibat atau membekingi kejahatan tersebut.

Baca Juga

Beri Tenggat Waktu Pekan Depan, Ketua Satgas PRR Minta Pemda Tuntaskan Penyaluran Hibah Bencana

“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius,” ujarnya.

Dalam arahannya, Prabowo kembali menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi nasional harus berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menolak praktik di mana kepentingan bisnis mengalahkan kedaulatan negara.

“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegas Prabowo.

Ia menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia sepenuhnya harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Prabowo juga mengungkapkan langkah konkret pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya. Hingga kini, pemerintah telah mencabut dan mengambil alih jutaan hektare lahan konsesi serta menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.