Pengadaan Barang dan Jasa Kerap Jadi Modus Korupsi, KPK Imbau Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Transparan

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar proses pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Imbauan KPK untuk proyek gorden rumah dinas anggota DPR RI itu disampaikan karena pengadaan barang dan jasa kerap dijadikan modus korupsi.

"Peranan dari kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen menjadi penting di sini untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (9/5/2022).

Karena itulah, menurut Ali, transparansi menjadi sangat penting.

"KPK mengimbau seluruh tahapan dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum," tambahnya.

Ali Fikri menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

Baca Juga

Berapa Isi Uang dalam Amplop yang Diterima Raja Juli dari Bupati Kuansing? Ini Kata KPK

Menurutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan gorden tersebut harus memastikan seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi.

Selain itu, kata dia, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

"KPK juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan keuangan Negara serta dapat melaporkannya kepada KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan informasi awal yang valid melalui pengaduan@kpk.go.id atau 'call center' 198," ucap Ali.

Sebelumnya dikutip dari laman https://lpse.dpr.go.id diakses pada Senin, lelang tender pengadaan gorden tersebut dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi yang menawarkan harga Rp43,5 miliar. Total ada 49 peserta yang mengikuti lelang tersebut.