Mahfud MD Kritisi Rekrutmen Akpol, Sebut Sarat Kepentingan Politik dan Relasi Kedekatan

Sleman, tvOnenews.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menyinggung proses rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) yang dinilai masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan relasi kedekatan.

Hal tersebut disampaikannya seusai public hearing dengan akademisi dan beberapa perwakilan dari media, AJI, PWI, hingga BEM di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Senin (22/12/2025). 

Diskusi turut dihadiri anggota Komisi Reformasi Polri lainnya yaitu Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti dan Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI menilai proses seleksi Akpol dalam beberapa tahun terakhir tidak selektif. Tentunya, berpotensi mengurangi kualitas seleksi calon perwira Polri.

Sumber :

• Sri Cahyani Putri/tvOne

"Rekrutmen mau masuk Akpol juga sekarang sudah pakai jatah-jatahan. Sehingga produk beberapa tahun terakhir ini sejujurnya tidak selektif. Karena ada kedekatan, hubungan politik dan sebagainya," kata Mahfud.

Baca Juga

Polri Jamin Rekrutmen Akpol 2026 Bebas KKN, Terapkan Prinsip BETAH Secara Ketat

Ia mengatakan, hal ini telah dicatat dan menjadi bahan diskusi pada hari ini, mulai dari proses rekrutmen hingga tes pendidikannya.

Selain itu, juga menyinggung aspirasi yang masuk soal proses seleksi staf dan pimpinan (Sespim) di institusi ini yang dinilai tidak sesuai kapasitas. Bahkan, adanya praktik curang di bawah meja.

"Orang masuk sespimti agar dapat (pangkat) Brigjen dan lain-lain harus bayar. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang urus. Kalau ditanya di rekrutmennya Polri, enggak ada teman dan tidak boleh bayar. Tapi semua tes menyatakan bayar sekian, lewat ini, lewat itu," ungkap Mahfud.

Ia melanjutkan, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga mendapati informasi adanya anggota Polri yang mencapai pangkat perwira tinggi tidak sesuai hitungan jenjang jabatan.

"Kami juga mencatat (masukan) ada orang yang pangkatnya gak naik-naik. Ada orang yang belum memenuhi syarat tiba-tiba naik pangkat. Kalau mau menjadi Brigjen harus 24 tahun, ini baru 22 tahun jadi Brigjen. Tentu ada alasannya," ucap Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengaku Komisi Percepatan Reformasi Polri belum ada satu tantangan yang dihadapi selama penyerapan aspirasi publik di sejumlah daerah.

Namun ia menyebut, orang seringkali salah sangka bila kehadiran komisi ini. Pasalnya, banyak laporan yang masuk, mulai dari kasus perselingkuhan yang melibatkan anggota Polri hingga insiden kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu.

"Komisi reformasi tidak menyelesaikan kasus, termasuk peristiwa (kerusuhan) akhir Agustus lalu. Itu tidak boleh diputuskan, apalagi intervensi setiap hukum oleh Komisi Reformasi," terang Mahfud.

Kendati demikian, hal itu pernah disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai saran kepada Kapolri. 

Setidaknya, ada 1.030 orang di seluruh Indonesia yang ditangkap pasca aksi demo ricuh tersebut.

"Kita minta kepada Polri, tolong dong disisir lagi. Dari 1.030 orang ini, ada orang yang tidak bersalah, hanya ikut-ikutan memforward lalu ditangkap sebagai provokator. Itu ada yang ditangguhkan, dibebaskan, lalu ada yang dipercepat," pungkas Mahfud. (scp/muu)