Ijazah Tertahan 17 Tahun Akhirnya Lunas, Pramono Tutup Program Pemutihan 2025 untuk 2.753 Siswa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup rangkaian Program Pemutihan Ijazah Tahun 2025 dengan menyalurkan bantuan tahap kelima kepada 2.753 peserta didik. 

Penyerahan bantuan senilai total Rp2,8 miliar itu dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di halaman Balai Kota Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Tahap kelima sekaligus menjadi penutup program pemutihan ijazah sepanjang 2025 yang menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah swasta dan madrasah. 

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyoroti masih adanya warga yang ijazahnya tertahan selama belasan tahun akibat kendala biaya.

“Bagi saya pribadi, setiap pelaksanaan program pemutihan ijazah selalu menghadirkan momen yang sangat mengharukan. Bahkan, pada kesempatan ini terdapat penerima yang ijazahnya tertahan hingga 17 tahun. Saat ini orang tersebut telah berusia sekitar 50 tahun dan ijazahnya masih menggunakan istilah SMU. Ini menjadi potret nyata kondisi pendidikan kita,” urai Gubernur Pramono.

Pramono menjelaskan, persoalan ijazah tertahan umumnya terjadi di sekolah swasta, mengingat pendidikan di sekolah negeri Jakarta telah digratiskan. 

Baca Juga

BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Hujan Ringan Hingga Jumat Sore 

Dari total 2.753 penerima tahap kelima, sebanyak 1.488 peserta didik berasal dari sekolah swasta dan 1.265 lainnya merupakan siswa madrasah.

“Pada tahap kali ini, lebih dari seribu penerima berasal dari madrasah. Artinya, program ini menyasar seluruh jenjang dan jenis sekolah, baik negeri, swasta, maupun madrasah. Program ini juga akan terus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Program Pemutihan Ijazah disebut sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membuka kembali akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi warga yang selama ini terhambat akibat biaya administrasi pendidikan.

Sepanjang 2025, Pemprov DKI Jakarta telah menuntaskan pemutihan terhadap 6.050 ijazah dengan total anggaran sekitar Rp14,9 miliar melalui kolaborasi lintas pihak. 

Melihat dampak sosial yang besar, Pemprov DKI menargetkan jumlah penerima pada tahun mendatang tetap berada pada kisaran yang sama.

“Kami berharap jumlah penerima dapat berada pada kisaran yang sama seperti tahun ini. Jika bisa mencapai sekitar 6.000 penerima, menurut saya itu sudah cukup baik. Pada tahap awal program, jumlah penerima memang masih sedikit karena belum banyak masyarakat yang berani terbuka menyampaikan bahwa ijazahnya tertahan. Kini, setelah program semakin dikenal, masyarakat mulai secara sukarela melaporkan kondisinya,” tegas Pramono.