SBY Dituding sebagai Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Patahkan dengan Fakta Mencengangkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal kasus ijazah palsu Jokowi, masih menjadi pembahasan publik. Apalagi, Roy Suryo menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu tersebut.

Tak berhenti di situ saja, kini mencuat isu terkait Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding sebagai dalang dari kasus ijazah palsu Jokowi. 

Sontak, hal ini membuat Demokrat buka suara hingga beberkan fakta-fakta mencengangkan. 

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam menyampaikan, dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini, SBY sama sekali tidak terlibat di dalamnya, apalagi menjadi orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi yang hingga kini tak kunjung usai.

Selain itu, Umam menyebut tudingan yang mengaitkan kasus ijazah palsu Jokowi dengan SBY adalah sebuah fitnah yang keji.

"Saya ingin menyampaikan beberapa poin penegasan dari apa yang disampaikan oleh Bang Andi Arif, Senior Partai Demokrat sebelumnya. Pertama, Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi."

Baca Juga

KWP: Benny K Harman Harus Minta Maaf ke Wartawan

"Tuduhan yang mencoba mengaitkan antara Pak SBY dengan isu ijazah Pak Jokowi adalah sebuah fitnah keji yang tidak benar adanya," ucap Umam yang dikutip dari Kompas TV, Jumat (2/1/2026).

Bahkan ia jelaskan, saat ini SBY tengah disibukkan dengan aktivitas pribadinya dan aktivitas sosial.

Seperti aktivitas kesenian, aktivitas olahraga, dan aktivitas lainnya.

"Sejauh ini Pak SBY sangat sibuk dengan aktivitas pribadi dan juga aktivitas sosial. Termasuk aktivitas kesenian, olahraga, dan lain sebagainya," beber Umam.

Lanjutnya menegaskan, bahwa Demokrat merasa perlu memberikan penegasan demi membantah tuduhan pada SBY ini dan mencegah pola disinformasi yang cenderung berulang.

Terlebih fitnah soal SBY terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi dilakukan secara masif oleh akun anonim di media sosial.

Pola serangannya juga terkoordinasi dan berulang. Jika hal ini dibiarkan maka akan membentuk persepsi publik yang menyesatkan.

"Poin penegasan ini menjadi penting untuk disampaikan karena sumber fitnah dan juga pola disinformasi cenderung berulang," ucapnya.