SBY Dituding sebagai Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Patahkan dengan Fakta Mencengangkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal kasus ijazah palsu Jokowi, masih menjadi pembahasan publik. Apalagi, Roy Suryo menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu tersebut.

Tak berhenti di situ saja, kini mencuat isu terkait Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding sebagai dalang dari kasus ijazah palsu Jokowi. 

Sontak, hal ini membuat Demokrat buka suara hingga beberkan fakta-fakta mencengangkan. 

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam menyampaikan, dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini, SBY sama sekali tidak terlibat di dalamnya, apalagi menjadi orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi yang hingga kini tak kunjung usai.

Selain itu, Umam menyebut tudingan yang mengaitkan kasus ijazah palsu Jokowi dengan SBY adalah sebuah fitnah yang keji.

"Saya ingin menyampaikan beberapa poin penegasan dari apa yang disampaikan oleh Bang Andi Arif, Senior Partai Demokrat sebelumnya. Pertama, Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi."

"Tuduhan yang mencoba mengaitkan antara Pak SBY dengan isu ijazah Pak Jokowi adalah sebuah fitnah keji yang tidak benar adanya," ucap Umam yang dikutip dari Kompas TV, Jumat (2/1/2026).

Bahkan ia jelaskan, saat ini SBY tengah disibukkan dengan aktivitas pribadinya dan aktivitas sosial.

Seperti aktivitas kesenian, aktivitas olahraga, dan aktivitas lainnya.

"Sejauh ini Pak SBY sangat sibuk dengan aktivitas pribadi dan juga aktivitas sosial. Termasuk aktivitas kesenian, olahraga, dan lain sebagainya," beber Umam.

Lanjutnya menegaskan, bahwa Demokrat merasa perlu memberikan penegasan demi membantah tuduhan pada SBY ini dan mencegah pola disinformasi yang cenderung berulang.

Terlebih fitnah soal SBY terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi dilakukan secara masif oleh akun anonim di media sosial.

Pola serangannya juga terkoordinasi dan berulang. Jika hal ini dibiarkan maka akan membentuk persepsi publik yang menyesatkan.

"Poin penegasan ini menjadi penting untuk disampaikan karena sumber fitnah dan juga pola disinformasi cenderung berulang," ucapnya.

Kemudian kata dia, fitnah ini disebarkan secara masif oleh akun anonim di media sosial dan pola serangan yang bersifat terkoordinasi dan juga berulang.

"Jika hal ini kemudian dibiarkan, tentu bisa membentuk persepsi publik yang menyesatkan. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi," kata Umam.

Ia juga katakan, bahwa tuduhan SBY terlibat kasus ijazah palsu Jokowi ini memang perlu disikapi tegas. 

Selain karena SBY yang merasa terganggu, kata dia, sikap diam dalam menanggapi fitnah juga bisa berisiko dianggap sebagai pembiaran.

Bahkan, ia katakan, bisa menciptakan preseden buruk, dan bisa menyebabkan politik fitnah menguasai ruang publik dan dianggap normal.

"Alasan mengapa hal ini harus disikapi secara tegas, selain memang Pak SBY merasa terganggu, juga karena memang sikap diam terhadap fitnah tentu berisiko dianggap sebagai sebuah bentuk pembiaran."

"Kalau pembiaran juga bisa menciptakan preseden buruk, maka dimana politik fitnah itu bisa menguasai ruang publik, dianggap normal, dan tentu ini tidak sehat bagi tatanan demokrasi kita ke depan."

"Maka klarifikasi publik dan juga langkah hukum menjadi penting untuk dilakukan sebagai sebuah proses pembelaan terhadap kehormatan dan juga nilai-nilai kebenaran," pungkas Umam. (aag)