Pengusaha Batu Bara Kena Sentil Menkeu Terkait Pajak, Purbaya: Lebih Baik Saya Tutup Semuanya

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini pengusaha batu bara kena sentil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya. Pasalnya sebagian pengusaha batu bara portes soal pajak.

Seperti diketahui sebelumnya, sejak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) 2020 diberlakukan, pengusaha batu bara justru mendapat untung, alih-alih negara.

Maka dari itu, Menkeu Purbaya berencana mengganti skema perpajakan untuk pengusaha batu bara.

"Ini gara-gara Undang-undang Cipta Kerja kan, jadi ada perubahan (skema perpajakan). Tiba-tiba mereka bisa klaim restitusi dan pelaksanaan restitusinya berlebihan, itu aja," ucap Menkeu Purbaya dalam konferensi pers, dikutip pada Sabtu (3/1/2026).

Untuk diketahui, restitusi pajak adalah proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara.

Oleh karena itu, Purbaya menyayangkan adanya subsidi bentuk restitusi kepada pengusaha batu bara sebagai wajib pajak.

Baca Juga

Belum Usai dengan Polemik Pungli, Curhatan Pemilik Bolosego Soal Tagihan Pajak Hingga Rp1,5 Miliar Kembali Mencuat

Sebab, selama ini, kata Purbaya, perusahaan batu bara juga bisa membayar banyak kewajibannya, selain pajak.

Purbaya pun menilai tak seharusnya perusahaan batu bara mendapat subsidi pajak.

"Kalau saya lihat nett-nya, dia (pengusaha batu bara) bayar pajak, bayar PPh, bayar ini, itu, royalti segala macem, tapi ditarik di institusi (pajak), saya (Kementerian Keuangan) dapatnya negatif."

"Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang pada kaya itu, Menurut Anda, wajar nggak? Kenapa disubsidi? Dia udah untung banyak," kata Purbaya.

Kemudian, ia juga mengutip pasal 33 pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang membahas soal kekayaan bumi dikuasai negara.

Menurutnya, sesuai Pasal 33 (3) UUD 1945, pengusaha batu bara sudah seharusnya membayar pajak kepada negara.

Pasalnya, batu bara sebagai kekayaan bumi pada dasarnya adalah milik negara.

"UUD 45 Pasal 33 gue lupa ayatnya, bumi dan kekayaannya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya."

"Kalau ini (pengusaha batu bara) nggak, diambil tanah, diambil bumi, saya yang bayar juga."

"Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya perusahaan batu bara, selesai, saya masih nol," ucapnya.

Walau demikian, ia mengaku pernyataannya tersebut tidak serta-merta bisa dilaksanakan begitu saja.

Purbaya menekankan, kebijakan harus dibuat untuk menguntungkan semua pihak.

"(Tapi, itu kebijakan) dari sisi fiskal, tapi kan nggak begitu kebijakannya, kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun negara, untuk masyarakat," jelasnya.

Saat ini, lanjut Purbaya, perubahan skema perpajakan untuk pengusaha batu bara, masih dalam tahap pembahasan.

Namun, ia memastikan pembayaran pajak tidak tetap nilainya, tergantung pada level harga batu bara.

"Masih pembahasan ya, Kalau nggak salah sih diusulkan, tergantung harga batu baranya ya, ada 5 (persen), ada 8, ada 11, tergantung level harga batu baranya."

"Di bawah harga tertentu 5 (lima), di atas harga tertentu 8, 11, tapi ini masih didiskusikan di level teknis," bebernya.

"Perpresnya sedang akan dibuat, jadi saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya, karena sebagian masih ada yang protes kan, kita mungkin akan rataskan ke depan," lanjutnya menjelaskan. (aag)