BSU 2026 Ramai Diperbincangkan, Ini Fakta Terbaru dan Peluang Pencairannya

Jakarta, tvOnenews.com - Isu pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali mencuat di awal tahun 2026 dan ramai diperbincangkan di kalangan pekerja. Bantuan yang selama ini identik dengan dukungan pemerintah bagi pekerja bergaji rendah itu kembali menjadi sorotan, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi.

Namun hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait alokasi anggaran maupun jadwal pencairan BSU tahun 2026. Belum adanya pengumuman tersebut membuat berbagai spekulasi beredar di masyarakat, khususnya di kalangan pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

BSU Bersifat Situasional, Bukan Program Tahunan

Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, BSU bukanlah program rutin tahunan. Pemerintah biasanya menggulirkan bantuan ini secara situasional, yakni ketika terdapat tekanan ekonomi yang cukup besar dan berdampak langsung pada daya beli pekerja.

Dalam beberapa periode sebelumnya, BSU diberikan saat inflasi tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kondisi ekonomi global yang menekan sektor ketenagakerjaan. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menopang stabilitas konsumsi rumah tangga.

Dengan pola kebijakan tersebut, peluang BSU kembali disalurkan pada 2026 tetap terbuka, namun sangat bergantung pada penilaian pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional. Jika tekanan ekonomi dinilai signifikan dan berpotensi menurunkan kesejahteraan pekerja, intervensi berupa bantuan tunai seperti BSU bisa kembali dipertimbangkan.

Kriteria Penerima Diprediksi Tidak Banyak Berubah

Apabila BSU 2026 benar-benar direalisasikan, kriteria penerima diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari periode sebelumnya. Berdasarkan skema yang pernah diterapkan, calon penerima umumnya harus memenuhi sejumlah persyaratan utama.

Berikut kriteria yang kemungkinan besar tetap digunakan:

• Warga Negara Indonesia (WNI)

• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan

• Bukan anggota TNI atau Polri

• Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

• Data kepesertaan dilaporkan secara valid oleh perusahaan tempat bekerja

Kriteria tersebut selama ini menjadi acuan utama pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi pekerja sektor formal dengan pendapatan tertentu.

Tidak Perlu Daftar, Data Diambil dari BPJS Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan juga kembali mengingatkan bahwa program BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Seluruh proses penentuan calon penerima dilakukan berdasarkan data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

“Program BSU tidak dipungut biaya apa pun dan tidak memerlukan pendaftaran mandiri, karena data calon penerima diambil secara otomatis dari basis data BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh perusahaan. Pekerja diimbau hanya mengikuti informasi dari sumber resmi,” demikian disampaikan dalam laporan teknis Kemnaker.

Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pekerja agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BSU, terutama yang meminta data pribadi atau pungutan biaya tertentu.

Langkah yang Bisa Dilakukan Pekerja

Meski belum ada kepastian pencairan, pekerja disarankan tetap melakukan langkah antisipatif. Salah satu hal penting adalah memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif dan data pribadi tercatat dengan benar.

Pekerja juga dianjurkan untuk memperbarui informasi melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), termasuk data kependudukan dan rekening bank. Langkah ini penting agar proses penyaluran bantuan tidak terkendala apabila program BSU resmi dijalankan.

Mekanisme Penyaluran Jika BSU Cair

Mengacu pada skema sebelumnya, jika BSU 2026 benar-benar direalisasikan, penyaluran dana kemungkinan besar dilakukan melalui:

• Rekening bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

• Penyaluran langsung melalui PT Pos Indonesia bagi penerima tertentu

Skema ini dipilih untuk memastikan distribusi bantuan berlangsung cepat, aman, dan menjangkau pekerja di berbagai wilayah.

Hingga kini, pekerja diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait BSU akan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi. (nsp)