DPR Minta Pemerintah Siapkan Opsi Pemulangan WNI Lebih Dini di Tengah Gejolak Venezuela-AS

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti situasi Venezuela yang kian tidak menentu menyusul klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

DPR RI menegaskan, di tengah dinamika geopolitik tersebut, keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Situasi di Venezuela memang sedang berkembang cepat dan penuh dinamika setelah adanya klaim Presiden Amerika, yaitu telah menangkap Presiden Venezuela. Dalam konteks ini, Komisi I DPR RI memandang bahwa langkah pertama yang paling penting adalah memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di sana. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” ujar Dave, Senin (5/1/2025).

Komisi I DPR RI, lanjut Dave, meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus memantau perkembangan secara intensif dan aktif berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas.

Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario darurat jika kondisi keamanan memburuk.

“Komisi I DPR RI mengimbau Kementerian Luar Negeri untuk terus memantau perkembangan secara intensif, berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas serta menyiapkan skenario darurat apabila kondisi keamanan memburuk,” katanya.

Dave menekankan diplomasi Indonesia harus dijalankan secara tenang, namun sigap.

Menurutnya, setiap langkah pemerintah tetap harus berada dalam koridor prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.

“Diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,” ucapnya.

Terkait kemungkinan pemulangan WNI, Komisi I DPR RI menilai opsi tersebut perlu disiapkan sejak dini sebagai langkah antisipasi.

Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.

“Artinya, kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun sehingga bila keadaan mendesak pemerintah dapat bergerak cepat,” jelas Dave.

Di saat yang sama, Indonesia diminta menjaga posisi diplomatik yang seimbang.

Dave menegaskan politik luar negeri bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa berpihak, namun konsisten dalam melindungi warga negara.

“Indonesia perlu menjaga posisi diplomatis yang seimbang, yaitu mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak, namun tetap konsisten membela keselamatan warga negara,” katanya.

Dave menegaskan Komisi I DPR RI akan terus mengawal langkah Kementerian Luar Negeri agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada kepentingan nasional dan hukum internasional.

“Dengan demikian, pesan utama Komisi I DPR RI jelas, keselamatan WNI adalah prioritas, kesiapan evakuasi harus ada dan diplomasi Indonesia harus tetap tegas namun bijak dalam menghadapi dinamika ini,” pungkasnya. (rpi/nsi)