Kontroversi 'Mens Rea, Komika Pandji Pragiwaksono Dinilai Tak Tampilkan Demokrasi yang Beretika

Jakarta, tvOnenews.com - Program materi stand up comedy bertajuk 'Mens Rea' karya dari komika Pandji Pragiwaksono menuai pro-kontra dalam penayangannya pada platform video streaming on-demand.

Terlebih kontroversi ramai diperbincangkan berbagai kelompok masyarakat pada awal Tahun 2026 usai karya milik Pandji tersebut ditayangkan.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2015-2021, AH Bimo Suryono mengatakan jika demokrasi merupkan kebebasan berekspresi namun memiliki batasannya.

Ia menilai kontroversi terkait komika Pandji merupakan contoh kebebasan berekspresi era demokrasi yang semestinya memiliki Batasan dan mengutamakan etika publik serta tanggungjawab sosial.

“Di saat rakyat berharap narasi persatuan dan semangat kebangsaan, publik justru disuguhi konten yang mempersoalkan dan menertawakan figur-figur negara serta institusi strategis, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Raffi Ahmad, Kang Dedi Mulyadi, hingga TNI dan Polri,” kata Bimo, Jakarta, Rabu (7/1/20260.

Bimo menjelaskan dirinya sangat menghargai demokrasi yang beretika termaksud kritik sosial yang disampaikan terkait sejumlah kebijakan negara.

Namun, Bimo menyesali adanya ejekan terhadap pemimpin nasional dalam materi Pandji hingga dinilai ia sebagai ketidakpekaan etika publik di tengah era demokrasi ini.

“Ini bukan soal anti-kritik, melainkan soal cara, waktu, dan dampaknya. Kritik yang sehat seharusnya membangun kesadaran dan kedewasaan publik, bukan memproduksi sinisme kolektif yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” katanya.

Di sisi lain, Bimo turut menilai adanya keberpihakan Pandji dalam penyamapian materi komedi tersebut.

Sebab, kata Bimo, Pandji enggan mengkritik Anies Baswedan yang merupakan manatan dari Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya hal tersebut dapat menimbulkan persepsi publik terkait adanya keberpihakan Pandji melalui materi komedi yang kontroversi tersebut.

“Ketika kritik hanya diarahkan ke satu kubu dan membiarkan kubu lain steril dari sentuhan, publik berhak bertanya bahwa ini kritik yang jujur atau preferensi politik yang dibungkus seni?,” ujar Bimo.

Bimo mengaku dirinya yang berstatus sebagai masyarakat sipil menginginkan jalannya pemerintahan yang stabil dan menuai kritik dari publik secara beretika.