Heboh Karyawati Dirudapaksa Bos hingga Aksinya Direkam Sang Istri, Menteri PPPA Geram

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang pekerja perempuan asal Makassar inisial AW (22) oleh majikannya.

Tak hanya itu, sang majikan perempuan bahkan kerap merekam aksi tak senonoh suaminya terhadap sang karyawan. 

Arifah mengecam keras peristiwa tersebut dan menilai tindakan itu sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius, tidak manusiawi, serta melanggar hak asasi dan martabat perempuan.

“Kekerasan seksual dalam bentuk apa pun merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi, terlebih disertai dengan perekaman yang semakin memperberat dampak psikologis korban,” tegas Menteri PPPA, Kamis (8/1/2026).

Sumber :

• Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com

Menurut Arifah, kasus ini juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, di mana posisi korban sebagai pekerja membuatnya berada dalam kondisi rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Baca Juga

Tanggapi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Menimpa Atlet Kickboxing, Menopora Langsung Beri Respon Tegas!

“Dalam kasus ini, kita memahami bahwa posisi korban sebagai pekerja menempatkannya dalam kondisi rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Oleh karenanya, Kemen PPPA akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban,” ujarnya.

Ia menegaskan, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas, adil, dan berpihak pada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Perlindungan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus kekerasan, terlebih terjadi kepada perempuan yang merupakan pihak rentan,” ungkapnya.

Arifah mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi Kemen PPPA dengan UPTD PPA Kota Makassar, korban telah melaporkan kejadian tersebut pada 3 Januari 2026.

Saat ini, asesmen telah dilakukan untuk memastikan kronologis serta pemetaan layanan sesuai kebutuhan korban.

Selain itu, Kemen PPPA mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas.

“Kemen PPPA mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga layanan, untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas,” kata Menteri PPPA.