Mayoritas Warga Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar Singgung Trauma Orde Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, merespons hasil survei dari lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Menurutnya, penolakan tersebut dipengaruhi kekhawatiran publik terhadap model pilkada seperti pada era Orde Baru.

Sarmuji menilai, publik membayangkan pilkada tidak langsung akan menutup ruang partisipasi masyarakat.

“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru, di mana keterlibatan publik hampir nihil,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

Namun demikian, ia menegaskan jika ke depan terdapat perubahan desain pilkada, partisipasi publik tetap akan menjadi perhatian utama.

“Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung,” ujarnya.

Baca Juga

Dari Panggung Dangdut ke Panggung Politik, Begini Jejak Karier Fadia Arafiq yang Terkena OTT KPK

Sarmuji menjelaskan, masyarakat tetap dapat dilibatkan sejak proses awal, termasuk dalam penjaringan calon kepala daerah.

“Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon,” ucapnya.

Selain itu, publik juga tetap memiliki ruang untuk mengenal dan menilai para kandidat secara langsung.

“Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya,” katanya.

Menurut Sarmuji, hal terpenting adalah masyarakat mengetahui gagasan dan pemikiran calon pemimpin daerah.

“Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat,” lanjutnya.

Ia menambahkan, debat kandidat juga tetap bisa dilakukan dalam skema pilkada tidak langsung.

“Demikian juga debat kandidat bisa tetap dilakukan. Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon,” ujar Sarmuji.

Lebih jauh, Sarmuji menegaskan, DPRD tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat jika memilih kepala daerah yang tidak berkualitas.

“Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas, dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” pungkasnya. (rpi/iwh)