Draf Perpres Tugas TNI Tangani Terorisme Diperdebatkan, Mensesneg Tegaskan Belum Final

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menanggapi sorotan atas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan draf yang beredar sejak awal Januari 2026 itu belum bersifat final.

“Belum (final). Kenapa cara berpikir kita itu selalu waduh, itu kan nanti akan begini, substansinya gitu lho. Maksudnya, misalnya ya dalam konteks itu, itu kan pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (9/1/2025).

Menurut Prasetyo, masyarakat perlu melihat tujuan regulasi yang diterbitkan pemerintah dan tidak hanyut pada kecemasan skenario yang belum terjadi.

“Jadi, marilah kita belajar sesuatu itu jangan selalu nanti kalau begini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana. Tidak ketemu nanti inti masalahnya,” tegas dia.

Prasetyo membandingkan polemik tersebut dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru yang juga memunculkan pro kontra. Ia mencontohkan pasal penghinaan kepala negara yang kini menjadi delik aduan.

“Padahal, nggak begitu, semangatnya itu kan enggak begitu. Misalnya, tentang penghinaan kepada kepala negara. Di dalam KUHP yang baru ini kan justru menjadi delik aduan ya. Yang artinya, kalau kepala negara atau pejabat lain itu kemudian tidak melaporkan, ya tidak bisa diproses,” ucapnya.

“Dan itu, menurut kita, jauh lebih baik daripada setiap orang, setiap relawan, setiap pendukung nanti dengan leluasa bisa melaporkan,” lanjut Prasetyo.

Di sisi lain, draf Perpres tersebut menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Dalam siaran resminya, Koalisi menilai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bermasalah baik secara formil maupun materiil.

“Secara formil, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden, yaitu Pasal 43I UU No. 5/2018, sejatinya bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000, yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan harus diatur dengan undang-undang,” bunyi siaran Koalisi.

“Pun demikian ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI. Oleh karena itu, pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui Perpres adalah hal yang keliru dan inkonstitusional,” demikian siaran Koalisi.

Secara materiil, Koalisi menilai rancangan kewenangan TNI dalam draf Perpres berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi hingga ancaman terhadap ruang demokrasi.

“Rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme. Draf tersebut juga berisiko mendorong praktik pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga menjadi ancaman serius bagi gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan buruh,” tutup siaran Koalisi.

Sorotan atas draf Perpres menunjukkan belum solidnya penerimaan publik atas pelibatan militer dalam urusan penanggulangan terorisme, yang selama era reformasi lebih banyak didelegasikan kepada otoritas sipil dan kepolisian. (agr)