Kogabwilhan III Bagikan Bantuan Alat Bantu Dengar Bagi Penyandang Tunarungu di Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III bagikan alat bantu dengar kepada bagi penyandang tunarungu di Papua.

Pemberian bantuan alat bantu dengar tersebut diberikan Kogabwilhan III bertepatan dengan peresmian Hearing Center pertama di Provinsi Papua di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

Peresmian layanan Hearing Center menandai babak baru pelayanan kesehatan pendengaran yang lebih inklusif dan modern di Tanah Papua.

Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, menegaskan bahwa bantuan alat bantu dengar ini merupakan wujud nyata peran TNI dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

“Alhamdulillah, masyarakat Papua sudah dapat menikmati layanan kesehatan pendengaran yang lengkap, mulai dari pemeriksaan audiometri, layanan THT, hingga pengobatan gangguan pendengaran, melalui Hearing Center pertama di Papua yang berada di RSUD Jayapura,” kata Bambang, Jumat (9/1/2026)

Selain menyalurkan alat bantu dengar, Kogabwilhan III juga memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas yang sedang menjalani perawatan di RSUD Jayapura.

Baca Juga

TNI AD Jelaskan Kronologi Kerusuhan Saat Penertiban Bendera di Pidie Aceh: Satu Orang Tewas dan 13 Luka-Luka

Menurut Bambang, kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Provinsi Papua menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Bumi Cendrawasih.

“Bersama Pemerintah Provinsi Papua dan penyelenggra megara lainnya di Bumi Cendrawasih, TNI berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang menjamin kesempatan dan akses yang setara bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan infrastruktur dan lingkungan pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, merupakan langkah strategis untuk menghilangkan hambatan fisik maupun nonfisik, sehingga masyarakat dapat menikmati hak atas kesehatan secara penuh.

“Pelayanan kesehatan yang inklusif memungkinkan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, hidup sehat, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia,” pungkas Bambang. (muu)