Rakernas PDIP, Megawati Bahas Soal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Megawati tiba didampingi Ketua DPP PDIP yang juga putranya, Muhammad Prananda Prabowo.

Dia kemudian disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno.

Hasto mengatakan Rakernas ini akan membahas terkait sikap politik PDIP, termasuk tanggapan partai atas berbagai isu nasional dan internasional.

“Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakkan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto dikutip Sabtu (10/1/2026).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan salah satu yang disorot adalah terkait berkurangnya kebebasan berpendapat di media.

Baca Juga

Sorot Tajam Polemik Pengelompokan Desil, DPR RI Desak Pemerintah Segera Tindaklanjuti

“Kalau hari ini banyak orang mengeluhkan, kita dengarkan suara masyarakat, mereka mengeluhkan 'kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara', media tidak bisa lagi bebas berbicara,” kata Ganjar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan kebebasan berpendapat harus diperjuangkan. Dia menekankan nilai-nilai demokrasi harus tetap dipertahankan.

“Rasanya itu perlu kita perjuangkan. Jangan sampai nilai demokrasi kita turun, mestinya kan kualitas demokrasi makin naik. Itu akan kita bicarakan,” ujar Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar menyebut Rakernas juga akan membahas soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih rakyat.

“Dan ini nanti akan ada pembicaraan. Tapi termasuk juga isu internasional. Kalau kita melihat geopolitiknya sekarang berubah, maka nilai-nilai kejuangan kita sekarang dituntut betul untuk bisa dibuktikan dalam bentuk kebijakan publik,” kata dia.

“Nah, dalam konteks politik luar negeri kita, kita tidak boleh diam pada soal seperti ini. Karena itu kelak kemudian akan berpengaruh kepada kita semuanya. Maka kita mesti siaga,” pungkas Ganjar. (saa/raa)