OTT KPK Pegawai Pajak Jakut, DJP Tegaskan Sanksi Paling Berat hingga Pemberhentian

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya menjatuhkan sanksi tegas terhadap pegawai pajak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jakarta Utara. Fokus utama DJP adalah penegakan disiplin dan pemberian hukuman paling berat apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan institusinya tidak akan ragu memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut mencakup hukuman administratif hingga pemberhentian dari status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai atau pejabat yang terlibat,” ujar Rosmauli dalam pernyataan resmi, Minggu (11/1/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan posisi DJP yang mengedepankan integritas sebagai fondasi utama institusi pengelola penerimaan negara. DJP menilai, pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga mencederai upaya reformasi birokrasi yang selama ini terus dibangun.

Rosmauli menekankan bahwa proses hukum yang saat ini berjalan sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK. DJP, kata dia, menghormati langkah penegak hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meski demikian, langkah penindakan internal tetap akan disiapkan sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin.

“DJP menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, dari sisi internal, penegakan disiplin tetap akan dilakukan sesuai aturan,” katanya.

Dalam konteks sanksi, DJP mengacu pada sejumlah ketentuan yang mengatur disiplin pegawai dan kode etik, baik sebagai ASN maupun sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Apabila terbukti bersalah, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:

• Sanksi disiplin berat sesuai aturan kepegawaian

• Pencopotan dari jabatan struktural atau fungsional

• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN

• Rekomendasi sanksi lanjutan sesuai hasil proses hukum

Langkah tegas tersebut sejalan dengan kebijakan zero tolerance yang diterapkan DJP terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik. DJP menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan.

Selain penindakan, DJP juga memastikan akan bersikap kooperatif dalam proses penegakan hukum. Institusi ini menyatakan siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut DJP, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi, sekaligus menunjukkan keseriusan institusi dalam membersihkan diri dari praktik-praktik menyimpang.

Kasus OTT ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal dan penguatan budaya integritas di lingkungan otoritas pajak. DJP menilai, keberhasilan reformasi perpajakan sangat bergantung pada kepercayaan publik, yang hanya dapat dijaga melalui ketegasan dalam penegakan aturan.

Rosmauli pun mengimbau seluruh pegawai DJP di seluruh Indonesia untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi maupun praktik yang bertentangan dengan aturan.

“Seluruh pegawai DJP kami imbau untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, dan menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang melanggar ketentuan,” pungkasnya.

Dengan penegasan sanksi hingga pemberhentian ini, DJP berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan bahwa institusi pajak tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh siapa pun. (nsp)