Pemerintah Data Rumah Rusak di Aceh, Mendagri Beri Waktu Pemda 3 Hari

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melakukan pendataan rumah rusak yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian memberikan waktu tiga hari pemerintah daerah mengumpulkan data rumah yang rusak.

"Saya beri waktu mulai dari kemarin tiga hari untuk diverifikasi di tingkat BNPB, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Capil. Kalau tiga hari sudah clear uangnya oleh BNPB segera bayarkan, Rp15 juta yang rumahnya rusak ringan dan Rp30 juta rusak sedang," ujar dia, Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, saat ini para korban banjir dan longsor harus mendapatkan bantuan untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur.

Diharapkan, bantuan dari pemerintah dapat meringankan beban para warga yang rumahnya rusak diterjang banjir longsor pada November 2025 lalu.

Mendagri menjelaskan, bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang, terdapat dua opsi yang diberikan.

Mereka boleh memilih untuk menunggu di tenda dan dibantu biaya hidup, kemudian akan pindah ke hunian sementara atau huntara yang kini dibangun.

Selain itu, pilihan kedua yakni mereka akan diberi biaya Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang. Mereka dipersilakan menunggu hingga hunian dibangun baru.

"Atau kalau mau bangun sendiri silakan membangun, diberikan dana di Rp60 juta oleh BNPB," katanya menambahkan.

Ia juga berharap agar para pengungsi yang masih ada di tenda untuk segera kembali ke rumah masing-masing setelah menerima dana perbaikan rumah.

Sebab, ia mengakui bahwa kehidupan di tenda tidak sehat dan mulai ada warga yang terjangkit penyakit.

"Nah, untuk itu kemarin saya mengejar untuk pemerintah daerah dan sudah disampaikan oleh bupati, sedapatnya dulu sampaikan data masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang," kata dia lagi. (ant/iwh)