Bongkar Rahasia Pilkada Murah, PDIP Usulkan E-Voting dan Hapus 'Mahar Politik'

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan sikap politiknya untuk tetap mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. 

Hal ini ditegaskan sebagai upaya menjaga hak konstitusional masyarakat dalam memilih pemimpin.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, saat membacakan poin-poin Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, pada Senin (12/1).

"Rakernas I partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Jamaluddin dalam naskah rekomendasinya.

Jamaluddin menekankan bahwa legitimasi sebuah pemerintahan daerah sangat bergantung pada hak kedaulatan rakyat yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan manapun.

Menjawab kritik mengenai tingginya biaya politik dalam sistem pilkada langsung, partai berlambang banteng moncong putih ini menawarkan solusi melalui transformasi teknologi dan penguatan integritas. 

Baca Juga

PDIP Kritik MBG Caplok Dana Pendidikan, Habiburokhman: Adian Sebaiknya Debat dengan Ketua Banggar atau Dirinya Sendiri

PDIP mendorong penggunaan teknologi dalam pemungutan suara guna menekan pengeluaran negara.

"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin.

Selain inovasi digital, PDIP juga menyoroti perlunya pembatasan biaya kampanye dan peningkatan profesionalitas dari pihak penyelenggara pemilu. 

Langkah ini diambil agar pemimpin yang lahir dari proses demokrasi adalah mereka yang benar-benar mengabdi pada rakyat, bukan yang tunduk pada penyokong dana atau kekuatan kapital.

"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," ujarnya. (ant/dpi)