PDIP Kritik MBG Caplok Dana Pendidikan, Habiburokhman: Adian Sebaiknya Debat dengan Ketua Banggar atau Dirinya Sendiri

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyindir sikap politisi PDIP Adian Napitupulu yang menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, langkah Adian keliru alamat. Ia justru menyarankan agar Adian menantang debat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang juga rekan separtainya, Said Abdullah, atau bahkan berdebat dengan dirinya sendiri.

"Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau Buya Said Abdullah, atau lebih menarik kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN," kata Habiburokhman, Rabu (4/3/2026).

Ia menegaskan, Ketua Banggar DPR RI Buya Said Abdullah sudah secara jelas membenarkan pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam APBN.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Adian Napitupulu, menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan program MBG.

"Kita tahu bahwa Buya Said Abdullah secara jelas membenarkan pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG," ujarnya.

Baca Juga

Realisasi Swasembada Pangan, Polri dan Pemuda Katolik Tanam Jagung 80 Hektar di Cianjur

Lebih jauh, ia menilai konsistensi sikap politisi diuji dari keberpihakan dan komitmen terhadap keputusan yang sudah diambil bersama.

"Nilai politisi ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan, jangan karena nafsu cari panggung membuat kita membabi buta," tegasnya.

Terkait polemik penempatan anggaran MBG di sektor pendidikan, Habiburokhman menyebut hal itu memiliki dasar yang kuat karena penerima manfaatnya adalah siswa.

"Secara faktual, masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan. Selain itu tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG, yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut," paparnya.