Keterlaluan! Ada Daerah Habiskan Rp 1 Miliar Sehari untuk Makan dan Minum, Rapat Sekali Dibuat 10 Kali

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilai boros, khususnya untuk pos belanja makanan dan minuman. 

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Dalam Negeri, anggaran makan dan minum di satu daerah bahkan disebut bisa mencapai Rp1 miliar hanya dalam satu hari.

Temuan tersebut diketahui saat Kemendagri melakukan peninjauan terhadap APBD sejumlah daerah. Tito menegaskan, anggaran yang dinilai tidak wajar langsung dilakukan pemangkasan demi efisiensi belanja.

“Kami melakukan review APBD mereka. Kita lihat mana yang kira-kira ini boros, masa ada makan minuman satu daerah dulu, itu satu hari bisa Rp1 miliar, ini kan keterlaluan. (Langsung) potong, jadi kita hematkan,” kata Tito dikutip Kamis (15/1/2026)

Kemendagri Pantau APBD Provinsi

Tito menjelaskan, pemantauan APBD di tingkat provinsi dilakukan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, pengawasan APBD kabupaten dan kota dilakukan oleh gubernur dengan berpedoman pada kisi-kisi dari Kemendagri, khususnya terkait upaya penghematan belanja daerah.

Ia pun mengingatkan seluruh kepala daerah agar lebih bijak dalam mengelola anggaran serta memanfaatkan transfer dari pemerintah pusat untuk belanja yang berkualitas dan tepat sasaran. Tito menilai, masih banyak anggaran daerah yang dialokasikan secara berlebihan, terutama untuk kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak.

“Belanja pemerintah harus dihemat dan belanja yang dari pusat ini tepat sasaran, jangan dilebih-lebihin. Rapat kalau bisa zoom meeting saja, nggak usah di hotel. Apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali, perjalanan dinasnya juga harusnya tiga kali cukup dibikin delapan kali. Itu harus dihemat belanjanya,” tegas Tito.

Di sisi lain, Tito membeberkan data Kemendagri yang menunjukkan masih banyak daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Dari total daerah di Indonesia, sebanyak 493 daerah atau sekitar 90 persen masih memiliki kapasitas fiskal rendah. Sementara itu, hanya 26 daerah atau 5 persen yang tergolong memiliki kapasitas fiskal kuat dan 27 daerah atau 5 persen berada pada kategori sedang.

Menurut Tito, ratusan daerah tersebut masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyebab utama PAD rendah adalah belum berkembangnya sektor swasta di daerah.

“Ada daerah-daerah yang sangat mengandalkan pemerintah pusat karena PAD-nya rendah. Kenapa PAD-nya rendah? Karena dunia swastanya nggak hidup. Makanya kita mendorong semua daerah agar mereka bisa mengembangkan dunia swasta,” ucap Tito.

Dorong Kepala Daerah Kreatif Cari PAD

Lebih lanjut, Tito mendorong para kepala daerah untuk mulai berpikir lebih kreatif dalam meningkatkan PAD. Ia menekankan pentingnya peran sektor swasta yang didukung oleh kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam proses perizinan.

Menurut Tito, pola pikir yang hanya mengandalkan dana dari pusat berpotensi memicu pemborosan anggaran di daerah.

“Sekarang sebagian besar saya lihat kepala daerah berpikirnya ngarepin dari pusat, terus mikirin belanjanya, nanti dari belanja ini bocor lagi. Jadi, berpikirlah lebih banyak gimana nyari pendapatan, ini membutuhkan kreativitas salah satunya mempermudah perizinan,” beber Tito.

Dengan pengetatan pengawasan dan dorongan efisiensi belanja, Kemendagri berharap pengelolaan APBD ke depan dapat lebih sehat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah. (nba)