Apa Itu RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing? Ini Tujuan, Isi, dan Dampaknya bagi Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing sebagai langkah strategis untuk menghadapi ancaman propaganda asing di ruang publik nasional. Regulasi ini dinilai penting di tengah meningkatnya perang informasi global yang memanfaatkan media digital, media sosial, dan kanal komunikasi lintas negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendalam sebelum menyusun draf resmi RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing. Penyusunan regulasi ini dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan informasi Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing, dan bagaimana isi yang akan diatur di dalamnya?

Apa Itu RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing?

RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangkal penyebaran informasi menyesatkan yang berasal dari aktor asing dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Fokus utamanya adalah menghadapi propaganda asing yang dinilai dapat memengaruhi opini publik, merusak kepercayaan terhadap institusi negara, serta mengganggu keamanan nasional.

RUU ini bukanlah konsep baru di dunia internasional. Sejumlah negara telah lebih dulu memiliki regulasi serupa, salah satunya Amerika Serikat yang mengesahkan Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act (CFPDA) pada 2016. Undang-undang tersebut menjadi rujukan awal dalam penyusunan kebijakan global untuk melawan propaganda asing.

Dalam konteks Indonesia, RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing diharapkan mampu memperkuat ketahanan informasi nasional tanpa menggerus kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Latar Belakang Penyusunan RUU

Pemerintah menilai propaganda asing kini tidak lagi hanya dilakukan melalui perang militer atau diplomasi formal, tetapi melalui narasi, opini publik, dan manipulasi informasi di ruang digital. Media sosial, platform daring, dan jaringan komunikasi lintas negara menjadi sarana utama penyebaran disinformasi dan propaganda asing.

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa banyak negara telah memiliki regulasi untuk menghadapi ancaman tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki payung hukum serupa agar tidak tertinggal dalam menghadapi dinamika perang informasi global.