Mensesneg: Usulan Pilkada Dipilih DPRD Bukan Agenda Pemerintah

“Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya, kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilu kita itu jauh lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia menekankan, sistem pemilu yang dipilih harus sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia, bukan sekadar meniru praktik negara lain.

“Yang paling mendasar adalah bagaimana sistem pemilihan itu mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita,” tegasnya.

Prasetyo menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap kajian perubahan sistem pemilu.

“Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, PDIP menegaskan sikap mendukung pilkada tetap digelar secara langsung. PDIP memberikan usulan penerapan sistem e-voting untuk menekan biaya mahal dalam pilkada.

Baca Juga

Jakarta Hadapi Masalah Sampah, Anggota DPRD Minta Pemprov Libatkan Masyarakat

Keputusan ini diambil dalam Rakernas PDIP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Hasil rakernas dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.

PDIP menilai pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini disebut demi memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun. (rpi/aag)