Pagu MBG Naik Rp335 T, Purbaya sebut Tak Ada Efisiensi dan Harap Pengoptimalan Serapan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mempertahankan pagu anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026, meski realisasi penyerapan tahun sebelumnya hanya mencapai sekitar Rp55 triliun dari target Rp99 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa fokus pemerintah tahun ini adalah optimalisasi penyerapan sekaligus koreksi atas belanja yang tidak efisien.

“Kalau kita lihat kan data seperti itu kira-kira bisa terhitung kan kemampuan menyerapnya berapa sih. Kalau kita full 84 berapa juta ya? 83 juta (penerima MBG) nanti, berapa anggarannya kita bisa lihat kan? Mungkin akan dioptimalkan,” ujar Purbaya di kawasan Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Ketika ditanya apakah pemerintah mempertimbangkan pemotongan anggaran menyusul rendahnya realisasi tahun lalu, Purbaya memastikan tidak ada rencana pemangkasan pagu.

“Iya Rp335 (triliun). Artinya saya bisa nabung banyak tuh. Saya enggak motong nih, ntar lu tulis motong lagi,” katanya.

Menurut Purbaya, simulasi awal menunjukkan kebutuhan riil anggaran MBG tahun ini kemungkinan lebih rendah dari pagu, meski tetap bergantung pada perhitungan teknis di kementerian terkait.

Baca Juga

Harga Minyak Dunia Nyaris Tembus US$120 per Barel, Purbaya Pastikan APBN 2026 Masih Aman

“Enggak, tapi ada hitungan betul kan kalau gini kita hitung paling Rp200 triliun juga cukup mungkin,” tuturnya.

Purbaya mengatakan evaluasi teknis MBG akan dilakukan secara detail pekan depan untuk memastikan tidak ada pemborosan, duplikasi program, maupun belanja yang tidak relevan.

“Kita lihat kita akan minggu depan akan saya lihat line per line apa sih anggaran mereka. Nanti kita lihat mana yang duplikasi, double counting segala macam kita lihat. Mana yang mungkin yang mana yang enggak, mana yang pemborosan aja atau enggak kita lihat,” kata dia.

Ia juga menyoroti contoh belanja yang dinilai tidak efektif pada tahun sebelumnya, termasuk pengadaan kendaraan yang tidak tersalurkan.

“Misalnya ada program dibeliin motor semuanya, emang kan bisa gue coret. Tapi saya akan lihat masih ada enggak itu. Tahun lalu masih ada, beli motornya enggak dibagi juga kan yang enggak keburu,” ujar Purbaya.

Meski menyoroti ruang efisiensi yang besar, Menkeu menegaskan dukungan penuh terhadap MBG sebagai program prioritas nasional.