Menteri PANRB Dukung Langkah Polri Lindungi Anak dan Perempuan Lewat Direktorat Baru, Begini Komitmen Kapolri

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Dukungan ini diwujudkan melalui pembentukan Direktorat Reserse serta Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO), sebagai penguatan dari unit yang sebelumnya menangani kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perlindungan khusus bagi remaja.

Rini menilai, langkah Polri ini mencerminkan upaya nyata mendekatkan layanan birokrasi kepada masyarakat dengan hadir langsung di lapangan.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan tidak boleh berhenti pada tataran administrasi, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

"Apa yang sudah dilakukan oleh Polri ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan layanan birokrasi dan turun langsung ke masyarakat dan mendekatkan diri kepada masyarakat," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat menghadiri peluncuran 11 Direktorat Reserse PPA-PPO di tingkat Polda dan 22 Satuan Reserse PPA-PPO di tingkat Polres, di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

"Kita harus memastikan bahwa tata kelola pemerintah itu tidak boleh hanya selesai dibalik meja saja, tetapi harus betul-betul bisa termanfaatkan di masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, Polri diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang berpihak kepada korban.

Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, empati, serta koordinasi yang solid sejak tahap pelaporan hingga pendampingan korban.

"Pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO ini diisi SDM yang kompeten, profesional dan memiliki orientasi inklusif serta mampu mendekatkan diri pada kelompok rentan, memperlakukan korban dengan bermartabat dan memastikan layanan tidak diskriminatif," ungkapnya.

Rini berharap, kehadiran Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO dapat meningkatkan rasa aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain menghadirkan aparat penegak hukum yang responsif dan mudah diakses, pembentukan unit ini juga diharapkan mendorong sistem penegakan hukum yang berkelanjutan dan berperspektif korban, termasuk dalam aspek pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial secara terpadu.