Kecelakaan Pesawat ATR di Sulsel, Keluarga Korban Diminta Dapat Pendampingan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di wilayah pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, diminta untuk mendapatkan pendampingan hukum. Hal ini dinilai penting agar hak-hak keluarga korban terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengamat hukum penerbangan Columbanus Priaardanto menyatakan, pendampingan hukum merupakan bagian dari perlindungan yang dijamin dalam Undang-Undang Penerbangan. Menurutnya, keluarga korban perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak mereka, baik terkait asuransi, santunan, maupun aspek hukum lainnya.

“Saya mengingatkan seluruh keluarga korban agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan insiden kecelakaan pesawat ATR registrasi PK-THT ini,” kata Columbanus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Pesawat ATR tipe 42-500 tersebut mengalami kecelakaan pada Sabtu (17/1/2026) dan menewaskan seluruh 10 orang yang berada di dalamnya, terdiri dari kru dan penumpang. Lokasi jatuhnya pesawat berada di kawasan pegunungan Bulusaraung, yang dikenal memiliki medan sulit, sehingga proses pencarian dan evakuasi berlangsung cukup menantang.

Columbanus menilai, selain pendampingan hukum, pihak operator pesawat juga perlu memberikan pernyataan resmi dan transparan kepada publik serta keluarga korban. Menurut dia, hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan pihak keluarga yang tengah berduka.

“Ahli waris keluarga korban harus mendapatkan kepastian hukum di Republik Indonesia. Karena itu, pernyataan resmi dari maskapai atau operator sangat diperlukan agar semua hak korban bisa dipenuhi secara terbuka dan jelas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hak-hak ahli waris korban kecelakaan pesawat telah dilindungi baik oleh hukum nasional maupun konvensi internasional. Perlindungan tersebut mencakup hak sebagai penumpang maupun hak sebagai kru dan pilot yang menjalankan tugas pada saat terjadinya kecelakaan.

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum udara yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Padahal, hak korban dan keluarganya sudah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Air Transport (IAT) Adi Tri Wibowo memastikan seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 nomor register PK-THT akan menerima hak asuransi sesuai ketentuan. Ia menyampaikan hal tersebut usai konferensi pers penutupan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di Kantor Basarnas Kelas A Makassar, kawasan Bandara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat malam (23/1/2026).

“Nanti akan kami selesaikan, dari pihak asuransi akan menyelesaikan. Ada, intinya asuransi jiwa,” kata Adi kepada wartawan.

Meski demikian, Adi enggan menyebutkan secara rinci besaran santunan atau asuransi yang akan diterima keluarga korban. Ia hanya menegaskan bahwa hak tersebut akan tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terkait nominal, itu tidak bisa kami laporkan. Tapi intinya, mereka punya hak untuk mendapatkan asuransi tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyatakan bahwa operasi SAR pencarian korban kecelakaan pesawat ATR di pegunungan Bulusaraung resmi ditutup pada hari ketujuh. Penutupan dilakukan setelah seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi kejadian.

Dalam operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan tujuh kantong jenazah (body pack), yang terdiri dari enam jenazah utuh dan satu bagian tubuh (body part). Seluruh temuan telah diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Dengan ditutupnya operasi SAR, fokus penanganan kini beralih pada pemenuhan hak-hak keluarga korban, termasuk aspek hukum, administratif, dan psikososial. Pengamat hukum kembali menekankan pentingnya kehadiran pendamping hukum agar keluarga korban tidak kebingungan dalam menghadapi proses yang cukup kompleks.

Pendampingan hukum dinilai bukan hanya untuk memastikan hak santunan dan asuransi terpenuhi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga yang terdampak musibah penerbangan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan penuh agar keluarga korban mendapatkan keadilan serta kepastian hukum yang layak. (ant/nsp)