Gawat! Lumbung Pangan Nasional di Jawa Barat Terendam Banjir, PKB Desak Pemerintah Gerak Cepat

Jakarta, tvOnenews.com – Banjir yang kembali melanda sejumlah daerah sentra produksi pangan nasional kini memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan pangan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menilai situasi tersebut sudah berada pada fase krisis dan menuntut respons cepat serta langkah luar biasa dari pemerintah.

Menurut PKB, genangan banjir yang merendam ribuan hektare lahan pertanian tidak lagi bisa dianggap sebagai bencana tahunan semata. Dampaknya dinilai telah mengancam keberlanjutan sektor pertanian, penghidupan petani, hingga kedaulatan pangan nasional dalam jangka panjang.

“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” kata Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Gus Najmi, sapaan akrabnya, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi petani di berbagai daerah yang terdampak banjir. Ia menyoroti wilayah Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati sebagai kawasan yang paling terdampak, selain sejumlah daerah di Sumatera dan Sulawesi yang juga mengalami kerusakan lahan pertanian.

PKB menegaskan bahwa langkah awal yang harus segera dilakukan pemerintah adalah pendataan petani terdampak secara akurat, transparan, dan menyeluruh. Pemerintah pusat maupun daerah didorong untuk turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terabaikan dari skema bantuan hanya karena kendala administratif.

Ancaman gagal panen pun dinilai semakin nyata seiring rusaknya lahan pertanian akibat banjir. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai wilayah terdampak diperkirakan bisa menembus angka triliunan rupiah.

Baca Juga

PKB Usul RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, Ini Alasannya

Kondisi ini membuat PKB mendesak pemerintah menyiapkan skema kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.

Lebih jauh, PKB mengingatkan bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi berdampak pada kenaikan harga beras secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera melakukan langkah mitigasi stok pangan secara terukur dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras.

Menurut PKB, kebijakan impor justru berisiko menekan harga gabah petani di kemudian hari dan memperburuk kondisi petani yang saat ini tengah berjuang memulihkan lahan dan modal tanam mereka. (nba)