Wakil MPR RI Edhi Baskoro di Hari Gizi Nasional: Pemenuhan Gizi Bukan Semata Isu Kesehatan

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan bahwa pemenuhan gizi bukan hanha semata isu kesehatan saja, tapi amanat konstitusi dan bagian yang tak terpisahkan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan di acara peringatan Hari Gizi Nasional 2026 yang mengusung tema “Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Menurut pria yang akrab disapa Ibas itu gizi merupakan fondasi kemanusiaan dan peradaban. 

Ia mengutip pandangan Nelson Mandela yang menegaskan bahwa kualitas sebuah bangsa dapat dilihat dari cara negara memperlakukan anak-anaknya, termasuk dalam menjamin kecukupan gizi. 

“Tidak ada cermin yang lebih jujur tentang jiwa suatu bangsa selain bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya,” ujar Ibas.

Dalam konteks Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Ibas menekankan bahwa pemenuhan gizi adalah hak konstitusional warga negara. 

Baca Juga

BGN Usul Kampus Punya SPPG Sendiri, Mahasiswa Bisa Kelola Sawah dan Ternak Demi Dukung MBG

Ibas merujuk Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat. 

“Keadilan gizi adalah bagian dari keadilan sosial,” tegasnya.

Ibas menambahkan, MPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ibas juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan gizi, mulai dari pemenuhan gizi sebagai hak konstitusional, pengurangan ketimpangan akses antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga penanganan beban gizi ganda seperti stunting, obesitas, dan penyakit tidak menular.

“Pembangunan gizi adalah pembangunan manusia, bukan sekadar statistik. Gizi adalah titik temu antara ilmu pengetahuan, kebijakan negara, dan nilai konstitusi. Tanpa gizi yang adil, keadilan sosial hanya menjadi slogan,” pungkas Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN itu.

Sementara, Prof. Evy Damayanti menyoroti pentingnya keamanan dan kualitas pangan, khususnya dalam pelaksanaan Program MBG.

Ia mengingatkan perlunya pengawasan mutu pangan, rantai pasok, dan edukasi berkelanjutan agar program tersebut benar-benar berdampak positif.

“Di Amerika Serikat, program gizi bagi lansia tidak diberikan secara menyeluruh, melainkan difokuskan kepada mereka yang sudah tidak mampu memasak dan memiliki keterbatasan aktivitas,” ungkapnya. 

Audiensi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Anggota DPR RI Marwan Cik Asan, Lucy Kurniasari, dan Tutik Kusumawardhani; para pakar gizi dan kesehatan dr. Tan Shot Yen, Prof. Rimbawan, Prof Evy Damayanti, serta Gia Pratama Putai; akademisi, tenaga kesehatan, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat sipil yang bersama-sama berkomitmen mengawal penguatan kebijakan gizi dan pembangunan manusia Indonesia secara berkelanjutan.