Sawah Terendam, Gagal Panen di Depan Mata: Pemerintah Diminta Segera Ganti Rugi Petani

Jakarta, tvOnenews.com – Bencana banjir yang melanda berbagai daerah sentra pertanian di Indonesia memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan pangan nasional. Ribuan hektare sawah di wilayah yang selama ini menjadi penopang produksi pangan kini terendam air, membuat para petani terancam mengalami kerugian besar.

Situasi tersebut mendorong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat suara. Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, meminta pemerintah bertindak cepat dan menyiapkan skema ganti rugi bagi petani yang terdampak banjir di kawasan lumbung pangan nasional.

Najmi menilai banjir yang merendam ribuan hektare lahan pertanian tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana musiman biasa. Menurutnya, kondisi ini telah berkembang menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional sekaligus keberlangsungan hidup petani.

“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” kata Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pria yang akrab disapa Gus Najmi itu menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi petani yang sawahnya terendam banjir. Ia menyoroti sejumlah wilayah di Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta daerah-daerah lain di Sumatera dan Sulawesi yang turut terdampak.

PKB menilai, langkah awal yang paling mendesak dilakukan pemerintah adalah melakukan pendataan secara akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena kendala administratif.

Baca Juga

Antisipasi Banjir Musim Hujan, Menteri PU Instruksikan Normalisasi Sungai Cisadane Dipercepat

Ancaman gagal panen disebut semakin nyata seiring lamanya genangan air di lahan pertanian. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai wilayah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Atas dasar itu, PKB mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.

Tak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, PKB juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan nasional.

Pembangunan nasional dinilai perlu lebih berpihak pada kebutuhan mendasar petani, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, hingga pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat persawahan.

“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi.

Selain itu, PKB menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal proses penyaluran bantuan agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit.

“Petani butuh solusi hari ini, bukan janji prosedural,” tuturnya.

PKB menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Menurut partai tersebut, kedaulatan pangan nasional hanya dapat terwujud apabila petani mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan melalui kebijakan yang adil serta berpihak. (nba)