Marak Kawin Kontrak dan Nikah Semu dengan WNA di Bogor, DPR Desak Imigrasi Bertindak

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI menyoroti praktik kawin kontrak, nikah siri, hingga perkawinan semu yang melibatkan warga negara asing (WNA) yang marak terjadi di Bogor, Jawa Barat. 

Komisi XIII DPR RI menilai lemahnya pengawasan keimigrasian di wilayah penyangga ibu kota itu membuka celah pelanggaran izin tinggal dan penyalahgunaan status keimigrasian oleh orang asing.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia menegaskan, sebagai daerah penyangga ibu kota, Bogor memiliki tingkat mobilitas orang asing yang tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan keimigrasian yang jauh lebih ketat.

“Bogor adalah merupakan penyanggah dari ibu kota, dan ini yang ingin saya tanyakan ke Kanim, di Bogor ini masih maraknya nikah siri iya nikah semu dengan warga negara asing. Terkait kawin kontrak ya, mungkin saya bisa dapat penjelasannya seperti apa pengawasannya,” ujar Meity, Minggu (25/1/2026). 

Politisi Fraksi PKS itu juga menyoroti keberadaan WNA yang diduga melanggar izin tinggal, termasuk kasus overstay. 

Menurutnya, diperlukan sistem deteksi dan penindakan yang lebih efektif, baik melalui sanksi administratif keimigrasian maupun langkah hukum lainnya.

“Terkait (kasus) Orang India itu, yang terakhir orang Cina banyak sekali warga-warga asli apa namanya mereka keluar dari Bogor itu hanya untuk supaya tidak ada penangkapan imigrasi. Saya pernah menyaksikan ada di stasiun, ada orang asing kadang-kadang mereka kayak gembel gitu di Stasiun Depok. Nah, saya bilang ini punya paspor atau tidak ya. Mungkin dari imigrasi Bogor jadi atensi apa dideportasi atau seperti apa,” papar Meity.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah menilai pengawasan orang asing di wilayah Bogor, khususnya Bogor Selatan, tidak bisa dilakukan secara parsial. 

Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor mengingat kompleksitas persoalan di lapangan.

“Bogor selatan ini punya problem yang disampaikan Bu Meity tadi, warga negara dari Asia, dari Timur Tengah, dari Asia Tengah banyak datang minta suaka politik dan lain-lain sebagainya ya kemudian ada sambilan-sambilannya itu. Membuka usaha, restoran dan lain-lain. Kemudian sebagai justifikasinya, mereka melakukan kawin kontrak, nikah siri dan lain-lain sebagainya,” ujar Basarah.

Basarah mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Bogor yang dinilai cukup baik, terutama dalam mendukung iklim investasi. 

Namun ia mengingatkan, pelayanan tidak boleh mengendurkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

“Satu sisi, Kanim Bogor ini harus memberikan pelayanan prima di Bogor Utara yang ramah untuk investasi satu sisi, di Bogor Selatan anda harus melakukan penegakan hukum pengawasan orang asing yang ini mungkin membutuhkan effort. Engga mungkin imigrasi melakukan kerja penegakan hukum sendirian,” tegasnya. (rpi/dpi)