Wacana SPPG Jadi ASN Tuai Polemik, DPR RI Kritik Prioritas Negara untuk Guru Honorer

Menurut Selly, besarnya anggaran tersebut semakin menegaskan bahwa persoalan guru madrasah bukan soal ketiadaan fiskal melainkan keberpihakan kebijakan.

“Kalau negara mampu mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program baru dan mengangkat ribuan petugas dalam waktu singkat, seharusnya negara juga mampu memberikan afirmasi yang adil bagi guru madrasah yang telah puluhan tahun mengabdi dan bahkan sudah lulus passing grade,” katanya.

Selly mengenaskan Komisi VIII DPR RU akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong dan pengakuan passing grade Kemenag 2023 sebagai pelamar prioritas. 

Selain itu, ada akses PPPK yang adil bagi guru madrasah swasta dan Penempatan ASN/PPPK di madrasah yang diselenggarakan masyarakat serta Penataan ulang kebijakan kepegawaian agar tidak diskriminatif antar kementerian.

“Guru madrasah adalah garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika negara terus menunda penghargaan terhadap pengabdian mereka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan sosial, tetapi masa depan pendidikan nasional itu sendiri,” pungkasnya.(raa)