Wacana SPPG Jadi ASN Tuai Polemik, DPR RI Kritik Prioritas Negara untuk Guru Honorer

Jakarta, tvOnenews.com - Publik tengah menyorot wacana pemerintah terkait pengangkatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wacana itu menuai polemik usai publik membandingkan nasib guru honorer dengan pegawai SPPG.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina turut merespons polemik yang belakang menjadi perbincangan hangat publik.

Selly Gantina mengatakan selaiknya pemerintah memikirkan ulang wacana pegawai SPPG menjadi ASN.

"Ini bukan soal menolak program pemenuhan gizi. Ini soal keadilan prioritas negara. Ketika anggaran belasan hingga ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk program baru, kita tidak boleh menutup mata terhadap guru madrasah yang hidup dengan honor Rp200.000–Rp300.000 per bulan, bahkan ada yang lebih rendah,” kata Selly Gantina kepada awak media, Jakarta, Senin (26/1/2025). 

Selly Gantina menyoroti ketidakadilan serius terhadap guru madrasah swasta Kemenag yang telah lulus passing grade PPPK tahun 2023 namun tidak diakui sebagai pelamar prioritas. 

Baca Juga

Kabar Duka, Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia

Hal berbeda dengan perlakuan terhadap guru di bawah Kemendikdasmen.

Hingga kini ada 191.296 formasi Kemenag telah disetujui KemenPAN-RB. Namun hanya 11.339 guru madrasah yang diprioritaskan karena lulus UKOM tahun 2024. 

Sementara guru yang lulus passing grade UKOM 2023 justru terabaikan, meski secara hukum telah memenuhi ambang batas kompetensi nasional.

“Mereka sudah lulus passing grade. Sudah diuji negara. Tapi justru tidak diberi jalan. Ini bukan soal teknis, ini soal diskriminasi kebijakan,” tambahnya. 

Lebih jauh, Selly mengingatkan bahwa sebagian besar madrasah berdiri di atas tanah wakaf, dibangun dan dirawat secara swadaya oleh masyarakat dengan minim perhatian dan intervensi negara.

Dalam kondisi sarana terbatas, para guru madrasah tetap bertahan mengajar, sering kali tanpa kepastian honor dan tanpa jaminan masa depan.

“Negara menikmati hasilnya: jutaan anak bangsa dididik, karakter dibangun, nilai keagamaan dijaga. Tapi ketika bicara keadilan kepegawaian, guru madrasah selalu berada di barisan terakhir,” katanya.

Selly menegaskan, publik berhak memperoleh gambaran yang jernih mengenai prioritas anggaran negara.

Dalam pembahasan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) angka yang jauh lebih besar dibanding pagu awal 2025 dengan target sekitar 82,9 juta penerima manfaat, meliputi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Menurut Selly, besarnya anggaran tersebut semakin menegaskan bahwa persoalan guru madrasah bukan soal ketiadaan fiskal melainkan keberpihakan kebijakan.

“Kalau negara mampu mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program baru dan mengangkat ribuan petugas dalam waktu singkat, seharusnya negara juga mampu memberikan afirmasi yang adil bagi guru madrasah yang telah puluhan tahun mengabdi dan bahkan sudah lulus passing grade,” katanya.

Selly mengenaskan Komisi VIII DPR RU akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong dan pengakuan passing grade Kemenag 2023 sebagai pelamar prioritas. 

Selain itu, ada akses PPPK yang adil bagi guru madrasah swasta dan Penempatan ASN/PPPK di madrasah yang diselenggarakan masyarakat serta Penataan ulang kebijakan kepegawaian agar tidak diskriminatif antar kementerian.

“Guru madrasah adalah garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika negara terus menunda penghargaan terhadap pengabdian mereka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan sosial, tetapi masa depan pendidikan nasional itu sendiri,” pungkasnya.(raa)