Gonjang-ganjing Koreksi IHSG, Ketua DEN Luhut: Tidak Perlu Panik, Ini Momentum Bangun Pasar Modal Kredibel

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menegaskan peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukan sinyal krisis, melainkan momentum strategis untuk membongkar kelemahan struktural pasar modal Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan respons jangka pendek yang wajar, sementara fokus utama pemerintah adalah mempercepat reformasi agar pasar menjadi lebih sehat, transparan, dan adil.

“Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, yang dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi,” tegas Luhut dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Luhut menekankan volatilitas pasar tidak mencerminkan perubahan fundamental ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, justru menjadikan evaluasi MSCI sebagai pemicu percepatan reformasi struktural, seiring meningkatnya perhatian investor global terhadap transparansi kepemilikan, likuiditas saham, dan tata kelola bursa.

Untuk meredam gejolak sekaligus melindungi investor, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memperketat pengawasan perdagangan, termasuk pemantauan transaksi tidak wajar, penegakan terhadap praktik manipulasi, serta penguatan komunikasi pasar yang lebih cepat dan jelas.

Sejalan dengan itu, DEN mendukung paket kebijakan reformasi pasar modal yang telah dan akan dijalankan pemerintah serta otoritas terkait. Salah satu fokus utama adalah transparansi kepemilikan saham.

Baca Juga

Tak Lagi Jadi Pelengkap, Presiden Prabowo Dinilai Mulai Jadikan Sektor Kelautan Pilar Ekonomi RI

Pemerintah akan memperkuat kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten utama, disertai mekanisme verifikasi dan sanksi tegas. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah praktik tidak sehat sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan free float saham, terutama pada emiten berkapitalisasi besar. Ambang minimum free float akan dinaikkan secara bertahap menjadi 15 persen dari sekitar 7,5 persen saat ini, melalui peta jalan yang jelas.

“Peningkatan free float harus menjadi bagian dari paket reformasi yang mendorong transparansi dan fairness, sehingga dapat diserap pasar secara sehat berdasarkan valuasi yang benar-benar mencerminkan fundamental bisnis dan mengurangi risiko distorsi harga,” ujarnya.

Reformasi tata kelola juga menyasar kelembagaan bursa. Pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI guna meminimalkan benturan kepentingan dan memperkuat independensi serta akuntabilitas pengelolaan pasar.

Di sisi pendalaman likuiditas domestik, pemerintah mendukung langkah OJK dan BEI untuk menaikkan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20 persen portofolio, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Dengan memperbesar peran investor institusi domestik, kita membangun bantalan likuiditas agar pasar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi arus modal asing,” jelas Luhut.

Terkait pengunduran diri jajaran direksi BEI dan sejumlah pejabat tinggi OJK, Luhut memandangnya sebagai peluang strategis untuk pembaruan kepemimpinan. Pemerintah akan mendukung proses seleksi yang transparan dan berbasis merit.

“Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan dan menegakkan aturan. Pasar modal harus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” tambahnya.

Ke depan, pengawasan pasar juga akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Ketua DEN mendorong OJK dan BEI mengadopsi artificial intelligence untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi secara lebih cepat, akurat, dan proaktif.

Menurut Luhut, reformasi pasar modal ini merupakan bagian dari orkestrasi besar reformasi ekonomi nasional, yang mencakup sektor riil, kebijakan industri, hingga konsolidasi BUMN.

“Mari kita bergerak serempak. Dari pasar modal, sektor riil, kebijakan industri, hingga reformasi kelembagaan seperti konsolidasi BUMN melalui Danantara dan berbagai deregulasi. Semuanya diarahkan pada satu tujuan: memperkuat daya saing ekonomi nasional sesuai visi Presiden,” tegasnya.

Pemerintah memastikan perkembangan implementasi kebijakan akan disampaikan secara berkala dan membuka ruang dialog dengan pelaku pasar. Komitmen tersebut, kata Luhut, ditujukan untuk membangun pasar modal Indonesia yang modern, kredibel, transparan, dan fair demi kepentingan masyarakat luas. (agr/ree)