Eks Menlu Hassan Wirajuda Soal Kritik Board of Peace: Informasi Publik Belum Utuh, Jangan Tergesa Menghakimi

Jakarta, tvOnenews.com — Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, menilai derasnya kritik terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak lepas dari minimnya informasi yang diterima publik.

Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan atau menghakimi sebuah inisiatif diplomatik yang masih berada pada tahap awal pembentukan.

Menurut Hassan, BoP hingga kini masih dalam fase embrional sehingga peran, mekanisme kerja, serta dampaknya belum sepenuhnya terlihat ke permukaan. Dalam kondisi tersebut, penilaian yang dibangun tanpa informasi menyeluruh berpotensi melahirkan kesimpulan yang keliru.

“Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (5/2/2026).

Hassan menyampaikan hal itu usai mengikuti pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan para mantan menteri luar negeri, akademisi, dan pakar politik internasional.

Ia mengapresiasi langkah Prabowo yang secara langsung memberikan penjelasan komprehensif mengenai posisi dan kontribusi Indonesia dalam Board of Peace.

Baca Juga

Indonesia Tuntut Jaminan Keamanan Bagi Prajurit Penjaga Perdamaian di Lebanon

Dalam forum tersebut, Hassan mengungkapkan Prabowo memaparkan secara rinci latar belakang pembentukan BoP, proses keterlibatan Indonesia, serta peran konkret yang akan dijalankan Indonesia di dalamnya.

“Pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita,” tambahnya.

Ia menilai pertemuan tersebut sangat penting, terutama bagi kalangan akademisi dan pengamat politik luar negeri yang selama ini hanya memperoleh gambaran terbatas terkait Board of Peace.

Hassan mengakui, pemahaman publik kerap terbentuk dari potongan informasi di media massa dan media sosial, yang belum tentu mencerminkan keseluruhan konteks kebijakan.

Meski demikian, Hassan memahami keterbatasan informasi tersebut mengingat diplomasi internasional pada dasarnya mengandung aspek kerahasiaan yang tidak selalu dapat dibuka ke ruang publik.

“Karena itu, ini satu kesempatan berharga bahwa sore ini, kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” pungkas Hassan. (agr)