APBN 2026 Melonjak, Industri Pertahanan Dalam Negeri Diuji Serius

Sejumlah kontrak modernisasi sudah mengalir ke anggota holding tersebut. Di antaranya modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia serta modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini kerap dijadikan contoh keberpihakan pemerintah kepada industri dalam negeri.

Namun, menurut Rasminto, langkah itu masih bersifat parsial dan belum menyentuh persoalan struktural. “Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan akan terus berada dalam posisi reaktif, bukan strategis,” katanya.

Selain BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan juga mulai menguat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia, misalnya, telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan dan memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Kehadiran pelaku swasta memperluas basis industri pertahanan nasional sekaligus menekan ketergantungan impor komponen.

PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer dan pengembangan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta ini menunjukkan kapasitas industri nasional tidak lagi semata bertumpu pada pemain negara.

Meski demikian, arah kebijakan pengadaan strategis masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale, wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara lainnya berpotensi menyerap porsi besar anggaran. Tanpa kewajiban offset dan alih teknologi yang ketat, langkah tersebut dinilai minim dampak terhadap penguatan industri nasional.

“Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Kalau tidak, APBN hanya membiayai industri pertahanan negara lain,” ujar Rasminto.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Pastikan Utang Pemerintah RI Masih Aman, Rasio Baru 40,75 Persen dari PDB

Ia mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, menurutnya, ketergantungan permanen juga bukan pilihan.

“Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri,” katanya.

Rasminto juga menyoroti lemahnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses perbankan dinilai masih terbatas akibat persepsi risiko tinggi dan siklus produksi yang panjang.