Gelar Media Talk, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Komunikasi Kebijakan Publik di Era Digital

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar BSKDN Media Talk 2026 bertajuk “Connecting Citizens to Strategic Policy for The Better Impact”.

Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat komunikasi kebijakan publik di tengah disrupsi digital agar semakin terbuka, partisipatif, dan memberi dampak konkret bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen BSKDN dalam menjembatani proses perumusan kebijakan dengan kebutuhan publik.

Di tengah arus informasi yang kian cepat, strategi komunikasi dinilai menjadi faktor krusial dalam memastikan kebijakan dipahami secara utuh dan tidak disalahartikan.

Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean menyampaikan, tema Media Talk 2026 selaras dengan posisi BSKDN sebagai think tank Kemendagri yang bertanggung jawab menyusun rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.

Ia mengingatkan, hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses penyusunan dan pengambilan kebijakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca Juga

Tingkatkan Akurasi Kebijakan, BSKDN Gunakan Rasch Model untuk Survei dan Cegah Bias Data

“Amanat ini tentu harus dilaksanakan oleh seluruh instansi publik, tidak terkecuali BSKDN yang mengemban tugas dan fungsi penyusunan serta perumusan strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ujar Noudy di Orchardz Hotel Jayakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menegaskan, transparansi informasi merupakan fondasi utama demokrasi. Perkembangan media sosial yang pesat telah menjadikan ruang digital sebagai medium utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan terhadap kebijakan dan layanan publik.

Merujuk laporan We Are Social 2025, Indonesia memiliki sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial aktif atau setara 50,2 persen populasi, dengan 356 juta koneksi seluler aktif.

Data ini memperlihatkan besarnya pengaruh ruang digital dalam membentuk persepsi sekaligus partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Selaras dengan Rencana Strategis Kemendagri 2025–2029, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan. 

Dalam kerangka itu, media sosial diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.

“Saat ini sedang dikembangkan sebuah dashboard yang akan menunjang peran BSKDN sebagai policy hub bidang pemerintahan dalam negeri,” tambah Noudy.

Pada sesi yang sama, Pranata Humas Madya Setjen Kemendagri Silvany Dianita menekankan bahwa komunikasi kebijakan di era digital harus mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan empati. Pesan kebijakan, kata dia, perlu dikemas dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami dan tidak memicu salah tafsir.