DPR Soroti Tantangan Industri Pertahanan Nasional: Kunci Ada di Konsistensi Kebijakan dan Integrasi BUMN-BUMS

Jakarta, tvOnenews.com - Peran pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan nasional dinilai semakin strategis di tengah dinamika keamanan kawasan dan tuntutan kemandirian alutsista. DPR menegaskan, tantangan utama sektor ini bukan semata pada kapasitas produksi, melainkan pada konsistensi kebijakan jangka panjang.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyebut pemerintah memegang peran sentral dalam membangun fondasi industri pertahanan dalam negeri. Negara berfungsi sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pembeli utama produk pertahanan nasional.

“Modernisasi kekuatan melalui program Minimum Essential Forces (MEF) yang kini bertransisi menuju Optimum Essential Forces (OEF) juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan produksi industri pertahanan domestik,” kata Amelia, Jumat (14/2/2026).

Pemerintah Jadi Penggerak Utama Industri Pertahanan

Menurut DPR, industri pertahanan nasional tidak bisa berdiri tanpa kepastian kebijakan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Pemerintah menjadi aktor kunci dalam menciptakan ekosistem yang sehat melalui regulasi, pengadaan, dan arah modernisasi kekuatan TNI.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, negara mewajibkan sejumlah prinsip strategis dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), antara lain:

Baca Juga

Febrie Mundur, DPR Bentuk Tim Pengawas Demi Pastikan Penanganan Perkara Korupsi di Kejagung Tetap Jalan

1. Prioritas penggunaan produk dalam negeri

2. Kewajiban transfer teknologi

3. Skema offset dalam pembelian dari luar negeri

Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan setiap belanja pertahanan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga memperkuat kapasitas industri nasional.

Selain itu, belanja TNI disebut sebagai bentuk penciptaan captive market, yakni pasar yang relatif terjamin bagi industri pertahanan dalam negeri. Dengan adanya kepastian permintaan, industri dapat merencanakan produksi dan investasi jangka panjang secara lebih stabil.

Peran BUMN dan BUMS dalam Ekosistem Pertahanan

Amelia menekankan pentingnya sinergi antara BUMN industri strategis dan BUMS dalam membangun rantai pasok nasional.

BUMN pertahanan berperan sebagai:

• Prime contractor

• System integrator

• Penerima transfer teknologi dari mitra luar negeri

Sementara itu, BUMS menjadi bagian penting dalam rantai pasok dengan memproduksi:

• Komponen dan sub-sistem

• Material komposit

• Elektronik militer

• Teknologi drone

• Sistem siber pertahanan

“Kolaborasi keduanya membentuk ekosistem industri pertahanan nasional dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Model integrasi ini dinilai penting agar industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada proyek-proyek besar, tetapi juga memiliki kedalaman industri yang merata hingga level komponen.

Transisi MEF ke OEF Jadi Momentum Strategis

Program modernisasi kekuatan TNI yang sebelumnya berbasis Minimum Essential Forces (MEF) kini memasuki fase transisi menuju Optimum Essential Forces (OEF). DPR melihat transisi ini sebagai momentum penting untuk menjaga kesinambungan produksi industri pertahanan dalam negeri.

Dengan perencanaan jangka panjang yang jelas, industri memiliki gambaran kebutuhan alutsista yang lebih terstruktur. Hal ini memungkinkan investasi teknologi dilakukan secara lebih terukur dan tidak bersifat sporadis.

Namun demikian, DPR mengingatkan bahwa tanpa konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, industri pertahanan nasional berisiko mengalami ketidakpastian arah.

Tantangan Utama: Konsistensi dan Investasi Teknologi

Menurut Amelia, tantangan industri pertahanan nasional saat ini terletak pada tiga aspek utama:

1. Konsistensi kebijakan jangka panjang

2. Keberanian investasi di bidang teknologi tinggi

3. Integrasi kuat antara BUMN dan BUMS dalam satu rantai pasok nasional

Tanpa kepastian regulasi dan dukungan anggaran berkelanjutan, sulit bagi industri untuk melakukan riset dan pengembangan yang membutuhkan biaya besar serta waktu panjang.

Industri pertahanan bukan sektor yang bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan kesinambungan visi dan komitmen negara agar transfer teknologi benar-benar menghasilkan kemandirian produksi.

“Jika itu terjaga, kemandirian industri pertahanan bukan hanya realistis, tetapi juga strategis bagi posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan,” tegas Amelia.

Pernyataan DPR ini menegaskan bahwa penguatan industri pertahanan nasional bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan posisi Indonesia di tingkat regional maupun global. (nsp)