Purbaya Kucurkan Belanja Negara Rp809 Triliun di Awal 2026 demi Dongkrak Konsumsi dan Investasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengucurkan belanja negara Rp809 triliun pada triwulan pertama 2026 sebagai strategi menjaga momentum ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah agresif itu menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih intervensi fiskal sejak awal tahun untuk menahan perlambatan sekaligus mendorong konsumsi domestik dan investasi.

“Belanja negara di Q1 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” kata Purbaya dalam acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, pengeluaran besar di awal tahun bukan sekadar rutinitas anggaran, melainkan bagian dari strategi menggerakkan ekonomi dari hulu hingga hilir, termasuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Ada percepatan MBG sebesar Rp62 triliun. Ada belanja dan lain-lain. Ada juga paket stimulus,” ujar dia.

Purbaya menegaskan, belanja pada kuartal pertama diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. Pemerintah juga bersamaan memperkuat sisi penerimaan negara melalui reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan.

Baca Juga

Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

“Kami juga memastikan pengumpulan pajak kami, pendapatan kami lebih baik. Saya sudah melakukan restrukturisasi ditjen pajak dan bea cukai,” katanya.

Ia menambahkan, arah kebijakan fiskal tahun ini tetap ekspansif dengan tetap menjaga kerangka APBN.

“Untuk tahun 2026, Indonesia tetap fiskalnya ekspansif. Dengan pendapatan negara sebesar Rp3.000 (triliun) dan lebih defisit sebesar Rp689 (triliun),” imbuhnya.

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Tren indeks kepercayaan konsumen menguat, konsumsi BBM meningkat, penggunaan listrik industri naik, serta sektor manufaktur masuk fase ekspansi tercermin dari PMI.

Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan fiskal yang dinilai memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional. Tujuannya menjaga sentimen pasar tetap positif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. (agr/ree)