Menag Optimistis ke Depan Ramadan di Indonesia Serentak
- ANTARA FOTO
Jakarta, tvOnemews.com - Pemerintah mulai menyiapkan langkah serius untuk mengakhiri perbedaan awal Ramadan di Indonesia. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengungkapkan pihaknya akan membuka dialog intensif dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam serta para ahli guna mencari titik temu metode penentuan awal bulan hijriah.
Menurut Nasaruddin, langkah pertama yang akan ia lakukan sebagai Menteri Agama adalah mendengar seluruh pandangan sebelum merumuskan kebijakan.
“Iya, saya kira pertama kali selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada. Dan kita akan mendengarkan secara aktif dan dengan demikian kita nanti juga akan punya konsep-konsep dan kita juga akan mendengarkan para pakar dalam bidangnya masing-masing,” ujarnya dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).
Ia mengaku optimistis perbedaan penentuan awal Ramadan yang selama ini berulang setiap tahun bisa diselesaikan melalui pendekatan metodologis dan kompromi antar pihak.
“Saya kok sangat optimis bahwa insyaallah ke depan bisa kita selesaikan persoalan ini ya. Yang penting metodologinya kita masing-masing ada, take and give gitu ya. Jadi masing-masing ada penyesuaian diri ya,” katanya.
Namun Nasaruddin mengakui dalam beberapa tahun ke depan potensi perbedaan masih terbuka jika metode yang digunakan tetap berpatokan semata pada tinggi hilal atau wujudul hilal.
“Sebetulnya tadi ada kemungkinan ya untuk bisa kita lakukan kedekatan-kedekatan. Mudah-mudahan nanti akan datang ya, mungkin kalau tahun ini kalau kita konsisten tadi hanya berpedoman kepada tingginya hilal atau wujudul hilal, empat tahun ke depan itu masih sangat riskan untuk berbeda,” jelasnya.
Ia menilai perlu penguatan metodologi karena pada masa awal kemerdekaan Indonesia, penetapan awal bulan Qamariyah justru berlangsung lebih seragam.
“Nah maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang. Karena faktanya sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak. Nah, kenapa belakangan ini kok jadi ada perbedaan?” ujarnya.
Pemerintah sendiri selama ini menggunakan kriteria MABIMS yang disepakati negara-negara Asia Tenggara.
“Ya, tadi itu kan kita menggunakan kriteria MABIMS ya. 3 derajat, kemudian elogasi 6,4. Itu sebetulnya titik temu yang sangat moderat yang pernah disepakati oleh negara-negara MABIMS. Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia,” katanya.
Menurutnya, konsistensi terhadap kesepakatan tersebut berpotensi mengurangi perbedaan, namun tetap harus menghormati dasar hukum masing-masing kelompok.
“Sebetulnya kalau kita konsisten dengan kesepakatan itu, insyaallah sebenarnya bisa mengurangi perbedaan-perbedaan itu. Tapi ya namanya juga ijtihad ya, masing-masing ulama kita juga punya dasar hukum tersendiri dan itu juga sah,” ucapnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan menyalahkan pihak manapun dalam perbedaan tersebut.
“Kita tidak boleh membatalkan, apalagi menyalahkan. Apalagi dengan hasil keputusan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, itu diterima semua pihak karena adanya metodologi yang bersesuaian pada waktu itu,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Nasaruddin meminta dukungan publik agar upaya penyatuan penetapan awal Ramadan dapat terwujud.
“Dan inilah yang kita kembangkan. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya bahwa ke depan nanti insyaallah kita optimis untuk penyatuan kesatuan umat ini,” pungkasnya.(agr/raa)
Load more