KPK Dalami Skema Dugaan Jual Beli Jabatan di Pati, Aliran Dana dan Mekanisme Rekrutmen Jadi Fokus Penyidikan

“Saksi dari koperasi didalami terkait aliran uang, baik yang masuk maupun keluar, dan apakah ada kaitannya dengan perkara ini,” kata Budi.

KPK menegaskan bahwa analisis transaksi keuangan menjadi elemen krusial untuk membuktikan dugaan pemerasan dan mengidentifikasi pola distribusi dana.

Belum Bahas Tersangka Baru

Meski penyidikan terus berkembang, KPK belum memberikan sinyal adanya penambahan tersangka dalam waktu dekat. Lembaga antirasuah itu masih memprioritaskan penguatan alat bukti sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.

Pendekatan tersebut dilakukan agar setiap penetapan tersangka benar-benar didasarkan pada kecukupan bukti dan tidak terburu-buru.

KPK juga menekankan bahwa proses penyidikan perkara korupsi memerlukan kehati-hatian karena menyangkut pertanggungjawaban pidana serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Baca Juga

KPK Periksa Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Kepala Dinas Terkait Kasus Gatut Sunu, Dugaan Pemerasan Rp5 Miliar Disorot

Sudewo dan Tiga Kades Sudah Jadi Tersangka

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan perangkat desa. Penetapan itu diumumkan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang dinilai cukup.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa status tersangka disematkan kepada Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025–2030.

Tak hanya itu, tiga kepala desa juga ikut ditetapkan sebagai tersangka, yakni YON selaku Kepala Desa Karangrowo, JION selaku Kepala Desa Arumanis, dan JAN selaku Kepala Desa Sukorukun.

Keempat tersangka telah menjalani penahanan selama 20 hari pertama sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dijerat Pasal Pemerasan dalam UU Tipikor

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 20 KUHP.

Pasal tersebut mengatur larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pemerasan atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

KPK menegaskan akan terus menelusuri seluruh fakta persidangan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang turut menikmati hasil dugaan praktik korupsi tersebut.

Komitmen Bongkar Praktik Korupsi di Level Desa