Ketua BEM UGM Diteror Usai Surati UNICEF Minta MBG Dihentikan, Natalius Pigai: Saya Pastikan Tidak Mungkin dari Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menepis tudingan bahwa pemerintah berada di balik aksi teror yang menyasar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. 

Penegasan ini muncul setelah Tiyo dilaporkan menerima ancaman usai melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat, Pigai menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuasaan sebagai alat pembungkam.

“Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang, tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” ucap Pigai secara tegas.

Mengenai dalang di balik pesan ancaman tersebut, Pigai menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Ia meminta Polri segera turun tangan untuk menyelidiki kebenaran teror tersebut agar tidak menjadi bola liar di masyarakat.

“Kalau Anda bikin rekayasa sendiri atau orang lain yang teror, itu urusan polisi, maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu,” lanjutnya.

Baca Juga

Komisi X DPR: MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan, Justru Ada Tambahan Rp181 Triliun

Selain menanggapi soal ancaman, Pigai juga menyoroti substansi Ketua BEM UGM itu yang menyurati United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Secara khusus, Pigai mempertanyakan alasan Tiyo mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kepentingan Pemilu 2029.

“Kok dia bisa kaitkan dengan pemilu 2029? Kok enggak tahu perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Kenapa kaitkan pemilu 2029?” tutur Pigai.

Menteri HAM ini menambahkan bahwa meskipun ruang demokrasi terbuka lebar bagi siapa saja untuk melontarkan kritik, namun etika tetap harus dijunjung tinggi sebagai jati diri bangsa.

“Kalau Anda menghina, tidak boleh. Bagi bangsa Indonesia, tidak etis. Kalau Anda kritik boleh, anytime (kapan pun) boleh kritik, bebas, negara kasih kesempatan memberi kritik. Kalau hina, jangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Tiyo Ardianto dilaporkan mendapatkan pesan ancaman melalui aplikasi WhatsApp dari nomor misterius berkode negara Inggris. Tak hanya diancam akan diculik, sang Ketua BEM UGM juga dicap sebagai kaki tangan pihak luar.