Harga Lebih Rendah Jadi Kunci, Agrinas Jelaskan Alasan Impor 105 Ribu Kendaraan India

Jakarta, tvOnenews.com – Keputusan mengimpor ratusan ribu kendaraan niaga dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu perdebatan luas. Di tengah kritik terhadap potensi melemahnya industri otomotif nasional, perusahaan pelat merah itu menegaskan bahwa langkah tersebut diambil murni karena pertimbangan harga, spesifikasi teknis, dan efisiensi anggaran negara.

Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa pengadaan 105.000 unit kendaraan bukanlah proyek komersial biasa, melainkan bagian dari operasional Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang membutuhkan kendaraan dengan karakteristik khusus.

Dari total rencana impor, sebanyak 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 truk roda enam akan dipasok oleh Tata Motors, sedangkan 35.000 pikap 4x4 lainnya berasal dari Mahindra & Mahindra Ltd..

Harga Jadi Faktor Penentu

Agrinas menilai kendaraan produksi India memiliki harga jauh lebih kompetitif dibandingkan produk yang tersedia di pasar domestik. Selisih harga disebut bisa mencapai hampir Rp50 juta per unit lebih murah.

Menurut Joao, perbedaan harga tersebut menjadi krusial karena pengadaan dilakukan dalam jumlah sangat besar dan menggunakan dana negara.

Baca Juga

Aksi Pencurian Besi Proyek Koperasi Desa Merah Putih di Bantul Digagalkan Warga, Dua Pelaku Ditangkap

“Yang kami kejar adalah efisiensi. Ini pengadaan untuk operasional petani, UMKM, dan distribusi logistik desa, sehingga biaya harus ditekan tanpa mengurangi fungsi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa ketersediaan kendaraan niaga dengan spesifikasi serupa di dalam negeri masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun varian teknis yang dibutuhkan program tersebut.

Kebutuhan Medan Berat Jadi Pertimbangan Teknis

Selain harga, spesifikasi kendaraan menjadi alasan utama lainnya. Program Koperasi Merah Putih dirancang menjangkau wilayah pedesaan dengan kondisi geografis berat, termasuk daerah perkebunan, perbukitan, hingga jalur distribusi yang belum sepenuhnya terbangun.

Agrinas membutuhkan kendaraan dengan sistem penggerak empat roda (4x4), bukan sekadar 4x2 yang umum diproduksi di dalam negeri.

Kendaraan 4x4 dinilai memiliki durabilitas lebih tinggi untuk medan ekstrem, sehingga mampu menunjang mobilitas logistik desa dalam jangka panjang.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pengakuan Kementerian Perindustrian yang menyebut Indonesia belum banyak memproduksi pikap 4x4 yang dirancang khusus untuk kondisi sangat berat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menegaskan bahwa industri nasional sebenarnya mampu memproduksi kendaraan pikap, namun untuk spesifikasi tertentu masih terbatas.

Diklaim Buka Peluang Investasi Baru

Agrinas juga menilai impor ini tidak sekadar membeli kendaraan jadi. Dalam kontrak kerja sama, produsen dari India disebut akan membuka peluang perakitan (assembly) di Indonesia, termasuk pembangunan jaringan layanan purnajual.

Langkah tersebut diklaim berpotensi menghadirkan investasi baru, membuka dealer, serta membangun pusat servis yang justru menciptakan lapangan kerja tambahan.

“Bukan hanya membeli kendaraan, tetapi ada rencana perakitan lokal dan pengembangan ekosistem layanan,” kata Joao.

Agrinas menilai pendekatan ini dapat menjadi pintu masuk transfer teknologi sekaligus memperkuat rantai distribusi kendaraan niaga di daerah.

Kritik: Ancaman bagi Industri Otomotif Nasional

Meski demikian, kebijakan impor ini menuai penolakan dari pelaku industri. Kadin Indonesia menilai langkah tersebut berisiko mematikan pasar domestik yang sedang berjuang pulih.

Data Gaikindo menunjukkan produksi pikap dalam negeri sepanjang 2025 mencapai lebih dari 106.000 unit, dengan penjualan ritel melampaui 110.000 unit. Artinya, kapasitas industri sebenarnya masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adinegara, menilai impor kendaraan secara utuh (CBU) berpotensi menimbulkan efek domino terhadap industri dalam negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengurangi daya tarik investasi manufaktur, menekan utilisasi pabrik lokal, hingga mengganggu rantai pasok suku cadang dan jasa perawatan.

Celios memperkirakan potensi kerugian ekonomi terhadap PDB bisa mencapai Rp39 triliun, dengan sekitar 330.000 tenaga kerja di sektor otomotif menghadapi risiko terdampak jika permintaan domestik beralih ke produk impor.

Dinilai Belum Sinkron dengan Penguatan Industri Nasional

Kritik lain muncul karena keputusan impor dinilai lebih berfokus pada harga unit kendaraan tanpa menghitung efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi nasional.

Padahal, jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, nilai tambah industri, pajak, serta penyerapan tenaga kerja diyakini akan tetap berputar di ekonomi domestik.

Sejumlah kalangan bahkan menilai langkah ini tidak sejalan dengan agenda penguatan industri otomotif nasional dan cita-cita membangun ekosistem kendaraan produksi dalam negeri.

Agrinas: Fokus pada Efisiensi APBN

Terlepas dari polemik, Agrinas menegaskan bahwa keputusan impor dilakukan demi menjalankan arahan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Perusahaan menyatakan pengadaan kendaraan harus mempertimbangkan fungsi operasional, kemampuan menjangkau wilayah terpencil, serta biaya yang paling rasional bagi APBN.

“Kami hanya memastikan uang negara dipakai seefektif mungkin untuk mendukung kegiatan ekonomi desa,” kata Joao.

Perdebatan kini bergeser pada pertanyaan besar: apakah efisiensi jangka pendek melalui impor sebanding dengan dampak jangka panjang terhadap industri otomotif nasional.

Keputusan ini menjadi ujian bagi keseimbangan antara kebutuhan cepat pembangunan ekonomi desa dan strategi besar menjaga kemandirian industri dalam negeri. (nsp)