Kadin Desak Prabowo Hentikan Impor 105 Ribu Pikap India, Dinilai Bisa “Memukul” Industri Otomotif Nasional

Jika pemerintah memilih produk dalam negeri, kapasitas yang belum terpakai itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program koperasi sekaligus menggerakkan kembali aktivitas manufaktur.

Sebaliknya, impor kendaraan jadi dinilai hanya akan mengalihkan manfaat ekonomi ke negara produsen, sementara industri lokal kehilangan peluang produksi dalam skala besar.

Potensi Efek Berganda Hingga Puluhan Triliun Rupiah

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kendaraan melalui produksi domestik dapat menciptakan efek ekonomi berantai yang signifikan.

Menurut perhitungan Kementerian Perindustrian, jika kebutuhan sekitar 70.000 unit saja dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka potensi backward linkage ekonomi dapat mencapai sekitar Rp27 triliun.

Efek berganda tersebut mencakup peningkatan permintaan bahan baku, aktivitas pemasok komponen, jasa logistik, pembukaan lapangan kerja baru, hingga peningkatan penerimaan pajak.

Baca Juga

Terungkap, Alasan Sebenarnya Presiden Prabowo Bangun Koperasi Merah Putih

Dengan kata lain, pengadaan lokal tidak hanya menghasilkan kendaraan, tetapi juga menggerakkan seluruh ekosistem industri dari hulu ke hilir.

Risiko Kehilangan Momentum Penguatan Manufaktur

Kalangan dunia usaha mengingatkan bahwa keputusan impor dalam skala sangat besar dapat menciptakan preseden negatif bagi investor. Indonesia bisa dipandang lebih memilih menjadi pasar dibandingkan basis produksi.

Jika kondisi itu terjadi, investor otomotif berpotensi menahan ekspansi atau bahkan mengalihkan investasi ke negara lain yang lebih konsisten melindungi industrinya.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus mendorong transformasi industri manufaktur agar memiliki daya saing global dan tidak sekadar menjadi konsumen produk luar.

Program Koperasi Dianggap Tetap Bisa Jalan Tanpa Impor

Kadin menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih tidak harus dilakukan melalui impor kendaraan. Program tersebut tetap dapat berjalan dengan memanfaatkan produksi nasional yang dinilai mampu menyediakan kendaraan operasional sesuai kebutuhan.

Dunia usaha berharap pemerintah mempertimbangkan kembali skema pengadaan agar selaras dengan strategi besar pembangunan industri nasional, sekaligus memastikan manfaat ekonomi tetap berputar di dalam negeri.

Desakan pembatalan impor ini kini menjadi perhatian karena menyangkut keseimbangan antara percepatan program ekonomi desa dan keberlanjutan sektor manufaktur strategis.