DPR Ingatkan Hakim PN Batam, Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan Harus Jadi Opsi Terakhir
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Tuntutan hukuman mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Fandi Ramadan dalam kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam menuai sorotan DPR RI.
Komisi III mengingatkan agar vonis mati tidak dijatuhkan tanpa mempertimbangkan paradigma baru KUHP.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut lembaganya telah menggelar rapat khusus untuk menyikapi tuntutan hukuman mati tersebut.
“Komisi III DPR RI menaruh perhatian serius atas kasus tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam,” kata Habiburokhman, Senin (23/2/2026).
Ia menegaskan, hukuman mati dalam KUHP baru bukan lagi pidana utama.
“Dalam Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir,” terang Habiburokhman.
Menurutnya, perubahan ini menandai pergeseran dari keadilan yang bersifat pembalasan menuju keadilan yang lebih substantif.
“KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif,” tegasnya.
Komisi III juga mengingatkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam agar mempertimbangkan latar belakang terdakwa sebelum memutus perkara.
“Pasal 54 Ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan, antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku pidana,” kata Habiburokhman.
DPR mengklaim memperoleh informasi bahwa Fandi bukan pelaku utama dan tidak memiliki riwayat tindak pidana.
“Kami mendapatkan informasi bahwa jelas saudara Fandi Ramadan bukanlah pelaku utama, tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana dan sudah berupaya mengingatkan tentangbpotensi terjadinya pidana, karena hal ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Habiburokhman memastikan hasil rapat Komisi III yang dinyatakan kuorum itu akan diteruskan kepada pimpinan DPR untuk disampaikan kepada pihak terkait, termasuk melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Latar Belakang Kasus yang Menjerat ABK Fandi
Fandi Ramadan (26), anak buah kapal (ABK) asal Medan, Sumatera Utara, kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam dalam kasus dugaan penyelundupan sabu seberat 1.995.130 gram atau hampir 2 ton. Dalam perkara ini, jaksa menuntut Fandi dengan hukuman mati.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, sidang perkara nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm telah bergulir sejak 23 Oktober 2025 dan masih berjalan hingga kini.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Fandi diduga terlibat bersama sejumlah orang, yakni Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan, Teerapong Lekpradub, dan Weerapat Phongwan alias Mr Pong. Satu nama lain, Mr Tan alias Jacky Tan, disebut sebagai buronan.
Kasus ini disebut bermula pada April 2025 saat Hasiholan menawarkan pekerjaan kepada Fandi sebagai ABK kapal tanker.
Fandi kemudian berangkat dari Medan ke Thailand. Selanjutnya, kapal Sea Dragon yang mereka naiki menerima titik koordinat di perairan Phuket untuk mengambil muatan yang disebut bukan minyak.
Di tengah laut, sebuah kapal ikan berbendera Thailand mendekat dan menyerahkan 67 kardus yang dibungkus plastik putih. Belakangan diketahui kardus tersebut berisi sabu.
Jaksa menyatakan Fandi dan kru lainnya menerima barang itu tanpa memeriksa isi kardus, serta tidak menolak penerimaan muatan yang dilakukan di tengah laut.
Dalam dakwaan juga disebutkan sempat ada perintah melepas bendera Thailand dari kapal. Upaya itu akhirnya dilakukan dan bendera dibuang ke laut.
Pada 21 Mei 2025, aparat menangkap Fandi dan kru lainnya. Dari kapal ditemukan 67 kardus berisi total 2.000 bungkus sabu kemasan teh China merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bersih 1.995.130 gram.
Pada 5 Februari 2026, jaksa membacakan tuntutan. Fandi dinilai terbukti melakukan permufakatan jahat terkait peredaran narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana mati.
Di sisi lain, keluarga Fandi menolak tuntutan tersebut. Ayahnya, Sulaiman (51), menyatakan anaknya tidak mengetahui adanya penyelundupan sabu.
“Nggak ikhlas saya dia dituntut hukuman mati. Seharusnya diselidiki dulu sebenar-benarnya ini. Anak saya ini nggak tahu-menahu,” ujarnya sambil menangis.
Sulaiman berharap anaknya dibebaskan dan meminta keadilan.
“Aku bermohon ke Bapak Presiden, aku minta keadilanlah, saya minta dibebaskan karena anak saya tidak tahu apa-apa, dia hanya dijebak di dalam itu,” katanya. (rpi/dpi)
Load more