SBY: Jika Jakarta Diserang dari Udara, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan peringatan serius soal kesiapan Indonesia menghadapi perang modern. Dalam kuliah umum di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Senin (23/2/2026), SBY secara terbuka mengajukan skenario ekstrem: bagaimana jika terjadi serangan udara yang menghancurkan Jakarta?

Pertanyaan itu bukan sekadar retorika. SBY menilai lanskap peperangan global telah berubah drastis. Dunia kini memasuki era perang modern yang tak lagi sepenuhnya bertumpu pada kekuatan darat. Serangan bisa datang cepat, presisi, dan langsung menyasar pusat pemerintahan maupun objek vital strategis.

“Sekarang begitu ada air strike menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, PAL di Surabaya, kota-kota yang lain apa yang kita lakukan? Hayo?” ujar SBY di hadapan peserta didik Lemhannas.

Ancaman Serangan Udara Bukan Lagi Fiksi

SBY menegaskan, Indonesia tak bisa lagi mengandalkan doktrin lama yang menempatkan angkatan darat sebagai kekuatan utama. Dalam konteks ancaman modern, kekuatan udara atau air power menjadi faktor penentu.

Menurutnya, pola peperangan saat ini sudah melampaui perang konvensional. Perang siber (cyber war), kecerdasan buatan (AI), robotik, hingga strategi di luar pola pikir tradisional menjadi bagian dari dinamika pertahanan global.

Baca Juga

Mengenang Rekam Jejak Laksamana Widodo AS: Menghadapi Badai Krisis Hingga Reformasi

“Dunia AI, dunia robotik, dunia beyond conventional thinking, conventional warfare, kita harus siap. Jadi jangan takut,” tegasnya.

SBY mengingatkan bahwa dalam perang modern, serangan tidak harus diawali dengan invasi darat. Serangan udara bisa langsung menghantam pusat-pusat strategis negara, termasuk ibu kota dan industri pertahanan.

Ia menyebut sejumlah objek vital seperti fasilitas produksi pertahanan di Bandung dan Surabaya sebagai contoh target yang berpotensi disasar dalam skenario konflik berskala besar.

Doktrin Lama Tak Lagi Cukup

Pada masa lalu, Indonesia mengandalkan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata). Strategi ini menitikberatkan pada menghadang musuh di perbatasan, mempertahankan garis pantai dan pulau besar, hingga perang gerilya jika musuh berhasil masuk.

“Itu kan doktrinnya dulu,” ujar SBY.

Namun kini, menurutnya, perkembangan teknologi militer membuat serangan bisa berlangsung sangat cepat dan sulit diprediksi. Rudal jarak jauh, drone tempur, dan sistem persenjataan presisi tinggi mampu melumpuhkan pusat pemerintahan dalam waktu singkat tanpa perlu pendaratan pasukan.

Dalam konteks itu, SBY mempertanyakan kesiapan Indonesia. Jika serangan udara terjadi dan menghantam Jakarta, apa respons cepat yang harus dilakukan? Bagaimana sistem komando berjalan? Apakah infrastruktur pertahanan udara sudah memadai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi refleksi penting bagi perumusan kebijakan pertahanan ke depan.

Bangun Sumber Daya dan Kebijakan Adaptif

SBY menekankan bahwa kesiapan menghadapi ancaman modern tidak cukup hanya dengan alutsista. Indonesia harus membangun sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan, serta menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

“Kita masih perlu, resource kita, kita bangun, skill kita harus dibangun, policy-nya harus dibikin. Jadi bagi saya apapun harus siap karena kita tidak bisa pilih-pilih,” katanya.

Ia menilai, negara tidak bisa memilih jenis ancaman yang akan datang. Karena itu, seluruh elemen pertahanan—darat, laut, udara, siber, hingga teknologi—harus dipersiapkan secara simultan.

Hybrid Warfare: Semua Harus Siap

SBY juga menyinggung konsep perang hibrida (hybrid warfare), di mana konflik tidak hanya berlangsung secara militer, tetapi juga melalui serangan siber, disinformasi, tekanan ekonomi, hingga sabotase teknologi.

Dalam perang jenis ini, batas antara masa damai dan perang menjadi kabur. Serangan bisa terjadi tanpa deklarasi resmi, dan dampaknya langsung terasa pada stabilitas nasional.

“Jadi ini modern warfare, modern teknologi, modern doctrine, semuanya harus siap. Dan kalau hybrid intinya, tidak memilih. Semuanya harus siap dilakukan. Intinya begitu,” pungkas SBY.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap ibu kota bukan lagi skenario fiktif dalam buku strategi militer. Perubahan geopolitik global, percepatan teknologi, dan dinamika konflik antarnegara membuat kesiapan pertahanan udara menjadi krusial.

Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, SBY menegaskan Indonesia tidak boleh tertinggal dalam membangun sistem pertahanan yang adaptif. Jika suatu hari serangan udara benar-benar terjadi, negara harus sudah memiliki jawaban—bukan sekadar pertanyaan. (nsp)