Purbaya Klaim Ekonomi Mulai Pulih: Penerimaan Pajak Capai Rp116,2 Triliun, Naik 30 Persen

Jakarta, tvOnenews.com — Kementerian Keuangan melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 menunjukkan akselerasi serentak pada penerimaan pajak dan belanja negara, sinyal awal perbaikan aktivitas ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pendapatan negara telah mencapai Rp172,7 triliun, atau tumbuh 9,5 persen dibanding periode yang sama pada 2024. Motor utamanya berasal dari pajak yang melonjak signifikan.

Sepanjang Januari 2026, penerimaan pajak tercatat Rp116,2 triliun atau meningkat 30,7 persen secara tahunan. Lonjakan ini terutama ditopang sektor industri pengolahan dan perdagangan, dua sektor yang erat dengan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Dari sisi belanja, pemerintah juga tidak menahan pengeluaran. Realisasi belanja negara pada Januari mencapai Rp227,3 triliun atau naik 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pemerintah sengaja mempercepat belanja sejak awal tahun untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan.

Baca Juga

Menko Muhaimin Beri Penghargaan atas Kepatuhan Badan Usaha dan Pemda dalam Program JKN

“Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia.

Salah satu penyumbang terbesar adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menyerap Rp19,5 triliun hanya dalam satu bulan. Angka ini melonjak drastis dibanding Januari 2025 yang hanya Rp45 miliar.

Selain MBG, pemerintah juga mempercepat belanja pada berbagai sektor sosial dan produktif, antara lain revitalisasi sekolah, bantuan sosial, pembangunan irigasi, ketahanan pangan, hingga pembayaran belanja pegawai.

Meski belanja meningkat tajam, pemerintah menilai kesehatan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN hingga Januari tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit APBN tercatat mencapai Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ucapnya.

Purbaya menilai kombinasi penerimaan yang meningkat dan belanja yang dipercepat menjadikan APBN berfungsi sebagai penahan guncangan sekaligus penggerak ekonomi nasional sepanjang tahun.