Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Disorot, Bima Arya Sentil Gubernur Kaltim: Anggaran Harus Masuk Akal

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberi peringatan tegas kepada Gubernur Kalimantan Timur terkait rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Ia meminta agar anggaran tersebut dikaji ulang dan disesuaikan dengan prinsip kewajaran serta kepentingan publik.

Sorotan ini muncul setelah terungkap adanya alokasi anggaran pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dengan nilai yang dinilai sangat tinggi. Menurut Bima Arya, pembelian kendaraan dinas seharusnya tidak melampaui batas kewajaran, terlebih di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja. Pak Gubernur bisa mengkaji ulang pembelian tersebut,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).

Bima menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri tidak melarang pengadaan fasilitas penunjang kerja kepala daerah. Namun, ia mengingatkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar mencerminkan kebutuhan riil, bukan sekadar gengsi jabatan.

“Kita sarankan untuk disesuaikan kembali dengan harga yang wajar,” lanjutnya.

Peringatan tersebut bukan tanpa dasar. Bima Arya mengingatkan masih berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada Februari 2025. Surat edaran itu secara jelas mengimbau seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam menyusun dan merealisasikan anggaran, khususnya belanja yang bersifat fasilitas pejabat.

Baca Juga

Kejaksaan Negeri Magetan Tetapkan Ketua DPRD Suratno dan Lima Orang Lainnya Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir

Surat edaran tersebut menekankan tiga aspek utama dalam penggunaan APBD, yakni urgensi, kebutuhan, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan kata lain, setiap kebijakan anggaran harus mampu dijelaskan relevansinya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

“Masih ada surat edaran Mendagri Februari 2025 yang meminta kepala daerah memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan, dan manfaat bagi warga dalam alokasi APBD,” tegas Bima Arya.

Sorotan terhadap anggaran mobil dinas ini pun memicu reaksi publik dan elite politik daerah. Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar ramai diperbincangkan setelah muncul penjelasan dari Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Ia menyatakan bahwa pengadaan tersebut telah melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sri Wahyuni, kendaraan dinas tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas kerja gubernur, mengingat karakteristik geografis Kalimantan Timur yang dikenal memiliki medan berat dan wilayah yang luas. Mobil dinas, kata dia, harus mampu menjangkau daerah pelosok yang sulit diakses kendaraan biasa.

“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung permasalahan di lapangan. Untuk menjangkau wilayah dengan medan ekstrem, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.

Penjelasan tersebut juga diamini oleh Rudy Mas’ud. Ia menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas dilakukan sesuai aturan dan dimaksudkan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi strategis nasional. Namun, pernyataan ini justru menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai alasan tersebut belum cukup kuat untuk membenarkan nilai anggaran yang fantastis.

Bima Arya sendiri tidak secara langsung menyoal alasan geografis yang disampaikan Pemprov Kaltim. Namun, ia menekankan bahwa tantangan medan dan luas wilayah tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk pengeluaran anggaran yang berlebihan. Menurutnya, pemerintah daerah tetap harus mencari solusi yang proporsional antara kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan daerah.

Peringatan dari Wamendagri ini juga mencerminkan sikap pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola anggaran yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di tengah kebutuhan dasar warga yang masih harus dipenuhi, belanja daerah untuk fasilitas pejabat kerap menjadi sorotan publik dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bima Arya mengingatkan bahwa kepala daerah adalah figur yang harus memberi contoh dalam pengelolaan anggaran. Setiap kebijakan, termasuk pengadaan mobil dinas, akan dinilai publik sebagai cerminan empati dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya.

“Anggaran daerah itu uang rakyat. Maka setiap keputusan belanja harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif,” ujar Bima Arya dalam kesempatan terpisah.

Kasus mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur ini pun menjadi pengingat bagi kepala daerah lain agar lebih berhati-hati dalam menyusun belanja APBD. Pemerintah pusat berharap polemik serupa tidak terulang dan setiap daerah mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan simbolik jabatan.

Dengan adanya peringatan langsung dari Wamendagri, publik kini menanti langkah lanjutan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Apakah anggaran mobil dinas tersebut akan benar-benar dikaji ulang, atau tetap dilanjutkan dengan skema yang telah direncanakan, menjadi ujian nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat. (nsp)