Menkeu Purbaya Pastikan APBN Kuat Hadapi Dampak Krisis Global dan Eskalasi di Timur Tengah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal positif terkait daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. 

Ia meyakini instrumen fiskal nasional tersebut masih memiliki ruang yang cukup kuat untuk meredam dampak krisis global, termasuk ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai melakukan koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3) malam. 

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah secara khusus memetakan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas anggaran jika gejolak dunia berlangsung lebih lama dari prediksi awal.

Menurut Purbaya, kesimpulan mengenai kuatnya pondasi anggaran ini didasarkan pada tinjauan data fiskal terbaru yang menunjukkan performa yang solid.

"Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah," kata Purbaya.

Baca Juga

Pakar Geopolitik UGM Sebut 5 Juta PMI di Timur Tengah Terancam, Perang AS–Iran Bisa Hentikan Pekerjaan dan Tekan Devisa RI

Optimisme tersebut didorong oleh performa pendapatan negara yang melampaui ekspektasi pada pembukaan tahun ini.

Sepanjang Januari hingga Februari 2026, penerimaan dari sektor pajak serta bea dan cukai dilaporkan mengalami pertumbuhan hingga 30 persen.

"Itu angka yang signifikan sekali. Artinya, ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai," jelasnya.

Selain membahas penerimaan, Menteri Keuangan juga menyoroti dampak perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terhadap ketahanan ekonomi dalam negeri. 

Pemerintah mengonfirmasi telah melakukan simulasi matang terkait fluktuasi harga minyak mentah untuk sepanjang tahun anggaran ini.

Purbaya menilai bahwa selama kenaikan harga minyak masih berada dalam rentang tertentu, APBN masih sanggup menanggung bebannya. 

Meski demikian, pemerintah tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi lonjakan harga yang di luar kewajaran.

"Jadi masih bisa di-absorb kalau harga minyak naik kalau terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang," ujar Purbaya. (ant/dpi)