Pakar Teknologi Ingatkan Ancaman Penjajahan Digital, Indonesia Diminta Bangun Kedaulatan Siber

“Saya merumuskan saja yang ketiga, saya ini bicara bahwa sebuah negara itu bisa berdaulat hanya dengan dua syarat: punya kemauan dan punya kemampuan. Mau tapi tidak mampu, nggak bisa menciptakan produk. Mampu tapi tidak mau, produknya juga nggak akan kemana-mana,” tegas Eko.

Menurutnya, literasi digital yang dibutuhkan bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu menciptakan teknologi sendiri.

“Tapi literasi yang dimaksud bukan literasi bisa pakai AI. Tidak! Literasi bahwa menanamkan keyakinan kalau kita bisa berdaulat di dalam konteks teknologi digital,” ujarnya.

Eko menilai upaya mencapai kedaulatan teknologi harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yakni kebijakan dari pemerintah serta dorongan dari masyarakat dan industri.

“Kalau bottom-up saja tanpa top-down, bahasa Jawanya: boten up-up. Sementara kalau top-down saja ke bawah nggak ada yang mensupport juga nggak jadi apa-apa,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi), Gildas Deograt Formasi, mengusulkan agar pemerintah menetapkan 7 Maret sebagai Hari Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

Baca Juga

Audiensi dengan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Gemura: Anak Muda Harus Jadi Penggerak Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045

“Kami, Forum Kemandirian Siber Indonesia, kami akan menyampaikan usul ke Presiden untuk menjadikan 7 Maret 2007 itu sebagai Hari Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional,” kata Gildas.

Ia berharap rencana tersebut mendapat dukungan luas agar kesadaran terhadap pentingnya kedaulatan siber nasional semakin meningkat.

“Jadi mohon dukungan rekan-rekan media untuk menggaungkan, mem-viralkan rencana ini supaya kita bersama-sama di tahun 2045 bisa merdeka, bisa berdaulat siber Indonesia,” tandasnya. (rpi/iwh)