Selain Penyesuaian Rute, Pemerintah Buka Opsi Penundaan Pemberangkatan Haji Karena Dampak Eskalasi Timur Tengah

Jakarta, tvOnenews.com- Sejumlah skenario disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dengan fokus utama memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah menyiapkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi apabila situasi keamanan di kawasan tersebut berubah.

“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji, itu yang paling penting,” ujarnya seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa,

Salah satu skenario yang disiapkan adalah penyesuaian rute penerbangan menuju Arab Saudi apabila jalur penerbangan yang biasa dilalui dinilai tidak aman.

Opsi perubahan rute tersebut, kata Danhil, akan dikoordinasikan dengan otoritas penerbangan dan sejumlah negara yang dilintasi, termasuk kemungkinan melalui jalur selatan atau Afrika.

Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan skenario penundaan keberangkatan apabila eskalasi konflik dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jamaah.

Skenario tersebut, kata dia, pernah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ketika penyelenggaraan haji harus ditunda demi faktor keselamatan.

Baca Juga

Indonesia Disebut Miliki Keunggulan Pada Sisi Hulu, Pemerintah Komitmen Kembangkan Industri Intermediate Mineral

"Seperti Covid misal yang lalu, kalau kemudian membahayakan jamaah, misalnya membahaya keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah sebelum mengambil keputusan final terkait penyelenggaraan haji. Keputusan tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR dan kementerian/lembaga terkait.

Adapun keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April mendatang, dengan catatan situasi keamanan memungkinkan dan keselamatan jamaah dapat terjamin.(ant)